Anggota DPRD DKI: Kenaikan Tarif Transjakarta Merupakan Kebijakan Strategis

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah mengkaji rencana kenaikan tarif bus TransJakarta yang selama 20 puluh tahun terakhir tidak pernah naik. Sejak 2005, tarif layanan transportasi massal berbasis bus tersebut tetap dipatok sebesar Rp 3.500 per penumpang, sementara beban subsidi dari pemerintah daerah terus meningkat setiap tahun.

Meski akan ada penyesuaian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan tidak membebani masyarakat, termasuk golongan yang selama ini menerima fasilitas gratis.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyebutkan rencana kenaikan tarif Transjakarta merupakan kebijakan strategis yang perlu dipahami dalam konteks keberlanjutan layanan transportasi publik di ibu kota.

“Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita,” kata Kenneth di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kenneth mendukung penuh rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tengah mempertimbangkan kenaikan tarif bus Transjakarta.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menjelaskan, saat ini sistem transportasi publik seperti Transjakarta masih menanggung beban subsidi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia menyebut, subsidi per tiket sudah mencapai angka di atas Rp9.000 per penumpang.

“Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang. Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, dikhawatirkan akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Bang Kent menegaskan bahwa dukungannya terhadap kenaikan tarif bukan tanpa syarat. Ia berharap kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disertai dengan peningkatan mutu layanan serta perlindungan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga mendorong agar Pemprov DKI mengedepankan transparansi dalam proses komunikasi kepada publik karena warga perlu memahami alasan di balik penyesuaian tarif tersebut.

“Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau,” katanya.

Bang Kent menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan kebijakan. Ia meminta agar DPRD DKI Jakarta membuka ruang dialog bagi publik dan memastikan kebijakan berjalan dengan mekanisme pengawasan yang baik.

Meski mendukung, dia mengingatkan bahwa kenaikan tarif bukan solusi tunggal untuk memperbaiki sistem transportasi publik di Jakarta.

“Pemerintah tetap harus mencari efisiensi operasional, seperti digitalisasi tiket, optimasi rute, serta penguatan integrasi antarmoda transportasi. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga dari segi non farebox juga di anggap penting agar beban tarif tidak terlalu berat bagi pengguna,” ucapnya.

Dia pun mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta juga bisa memberikan fasilitas gratis bagi para guru dalam menggunakan layanan bus Transjakarta.

Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi bentuk penghargaan nyata terhadap peran besar guru dalam mencerdaskan generasi muda Jakarta.

Usulan tersebut, tambah dia, sejalan dengan semangat Pemprov DKI untuk menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas warga.

“Memberikan akses gratis bagi tenaga pendidik tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mereka, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum di kalangan aparatur pendidikan,” tuturnya.

(Yan Kusuma/goeh)