Komisi III DPR Tetapkan Lima Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR RI secara resmi menetapkan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Anggota Dewas KPK Terpilih

Hasil rapat pleno menunjukkan lima nama anggota Dewas KPK yang dipilih dari 10 calon melalui mekanisme pemungutan suara:

1. Wisnu Broto (43 suara)
2. Benny Jozua Mamoto (46 suara)
3. Chisca Mirawati (46 suara)
4. Sumpeno (40 suara)
5. Gusrizal (40 suara)

Para calon sebelumnya telah mengikuti fit and proper test secara maraton selama empat hari sejak Senin (18/11). Setiap anggota Komisi III diwajibkan memilih lima nama pada surat suara, dan calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Dewas KPK.

Pimpinan KPK Terpilih

Selain menetapkan Dewas, Komisi III juga memilih lima pimpinan KPK periode 2024-2029:

1. Johanis Tanak (48 suara)
2. Fitroh Rohcahyanto (48 suara)
3. Setyo Budiyanto (46 suara)
4. Agus Joko Pramono (39 suara)
5. Ibnu Basuki Widodo (33 suara)

Johanis dan Fitroh mendapatkan suara tertinggi dalam proses pemilihan.

Pemilihan berlangsung transparan dengan setiap anggota Komisi III memberikan suara untuk calon pimpinan dan calon Dewas. Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka hingga lima nama dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota terpilih.

Ketua Komisi III DPR menyatakan bahwa para pimpinan dan anggota Dewas yang baru diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka akan dilantik untuk menggantikan pejabat sebelumnya yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.

“Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, profesionalitas, dan visi mereka dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di tanah air,” ujar Ketua Komisi III DPR.

Dengan terpilihnya pimpinan dan Dewas baru, diharapkan KPK dapat semakin optimal dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. (Damar Ramadhan)