Produksi Susu Lokal Tak Cukup untuk Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Pertimbangkan Impor

AKTUALITAS.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pertama di Jakarta pada Senin (6/1/2025) lalu tidak menyajikan susu sebagai bagian dari menu. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan pasokan susu dalam negeri yang mengharuskan pemerintah mempertimbangkan impor untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa program MBG lebih mengutamakan penggunaan produk pangan lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap daerah. “Kita usahakan dalam negeri semuanya, disesuaikan dengan pangan di daerah. Misalnya kalau di tempat saya orangnya suka makan ikan, tempe tahu, dan yang lain mungkin nomor dua, tapi di Jawa mungkin telur, tempe dan tahu,” ujar Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Namun, meskipun susu tidak disajikan setiap hari, Zulhas mengakui bahwa kebutuhan akan susu impor tetap ada. “Susu kan tertentu aja, enggak tiap hari. Susu memang ada impornya, tapi seperti biasa. Tapi yang lain disesuaikan dengan pangan di daerah,” tambahnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa menu pada program MBG di Jakarta terdiri dari nasi, ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan buah jeruk, tanpa adanya susu. Ketiadaan susu dalam menu tersebut terlihat di dua sekolah yang dikunjungi oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, yaitu SD Barunawati 2-SMPN Barunawati dan SMPN 61 Palmerah, Jakarta Barat.

Menanggapi hal ini, Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa susu tetap akan disediakan dalam program MBG, meskipun tidak setiap hari. “Tadi memang sudah disampaikan bahwasanya yang akan disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu,” ungkap Teguh di SMPN 61 Palmerah.

Teguh menambahkan bahwa kebutuhan susu dalam program ini akan disesuaikan dengan standar gizi yang ada, mirip dengan penggantian nasi di daerah-daerah yang tidak mengonsumsinya. “Memang tidak harus bahwasanya susu, nanti ada sebagian lainnya. Katakanlah misalnya, nasi tidak semua daerah itu pakai nasi. Katakanlah di Papua mungkin sagu,” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah berencana tetap menyediakan susu, namun dengan frekuensi yang terbatas dan mempertimbangkan pasokan serta kebutuhan di masing-masing daerah. (Enal Kaisar)