Revisi UU TNI Picu Polemik, DPR: “jangan Khawatir Berlebihan”

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyampaikan tanggapannya terkait desakan publik yang meminta dihentikannya proses Revisi Undang-Undang TNI. Menurutnya, penolakan tersebut sering kali berasal dari individu yang memiliki pengalaman traumatis dengan masa lalu militer. “Yang masa lampaunya traumatis, pasti kontra. Tapi kalau kita melihat ke depan, moving forward, dugaan saya ini oke-dokey,” ujar Utut di sela-sela Rapat Panitia Kerja (Panja) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

Dalam pernyataannya, Utut mengajak masyarakat untuk tidak khawatir secara berlebihan mengenai revisi tersebut. Ia menegaskan tujuan dari revisi ini adalah untuk kepentingan bangsa dan masa depan yang lebih baik. “Cuman please kita sesama anak bangsa tidak saling menjelekkan. Kalau orang kayak saya pasti niatannya baik,” ungkapnya, menekankan pentingnya saling menghargai dalam diskusi publik.

Rapat Panja yang digelar oleh Komisi I DPR kembali membahas revisi Undang-Undang TNI, dengan fokus pada 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyebutkan bahwa hingga kini pembahasan baru mencapai 40 persen dari total DIM tersebut. “Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM,” tambahnya.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, juga mengungkapkan pemerintah menyiapkan beberapa poin utama untuk perubahan dalam RUU TNI. Di antaranya adalah penguatan dan modernisasi alat utama sistem senjata, memperjelas batasan penempatan TNI dalam tugas nonmiliter, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengaturan batas usia pensiun TNI.

Sjafrie menekankan revisi ini akan berfokus pada tiga pasal kunci: Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 47 mengenai penempatan TNI di institusi sipil, dan Pasal 53 yang mengatur masa pensiun. Dengan adanya proses revisi ini, diharapkan TNI dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Diskusi mengenai RUU TNI ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya sikap dan kebijakan lembaga strategis seperti TNI dalam pembangunan dan keamanan negara. (Mun/Ari Wibowo)