Pengangguran Melonjak 7,28 Juta, Bamsoet Geram: Negara Jangan Pasif

AKTUALITAS.ID – Angka pengangguran di Indonesia yang terus meningkat menjadi sorotan tajam dari Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia mendesak para menteri ekonomi untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini, dan mengingatkan agar negara tidak bersikap pasif.  

Bamsoet mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi krisis sosial ekonomi yang lebih dalam jika masalah pengangguran, yang mayoritas menimpa usia produktif, tidak ditangani dengan serius.  

“Sudah sepatutnya para menteri ekonomi untuk tidak lagi bersikap reaktif, tetapi proaktif dan segera berkoordinasi dalam merancang program-program solutif yang dapat menahan laju peningkatan pengangguran. Negara tidak bisa pasif ketika angkatan kerja baru terus bermunculan setiap tahun,” tegas Bamsoet, Sabtu (10/5/2025).  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ironisnya, temuan ini bertolak belakang dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook 2025 yang menyebutkan tingkat pengangguran Indonesia justru menurun dari 5,2% menjadi 5%. Bagi Bamsoet, fakta ini mengindikasikan adanya ketimpangan serius antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi riil masyarakat pekerja.  

“Setiap tahun kita menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru. Total angkatan kerja kita saat ini sudah menembus 149 juta orang. Jika tidak ada kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja, terutama dari sektor informal dan UMKM, ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu,” kata Ketua MPR ke-15 ini.

Bamsoet menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak harus selalu bergantung pada investasi besar. Menurutnya, pemerintah dapat memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah terbukti resilien dalam menghadapi krisis.

“UMKM kita pernah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama saat krisis ekonomi melanda. Mereka menyerap puluhan juta tenaga kerja. Maka langkah realistis saat ini adalah menghidupkan kembali produktivitas UMKM, bukan hanya menaruh harapan pada investasi asing,” urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mengkritisi kebijakan perdagangan yang dianggapnya merugikan UMKM, terutama praktik dumping produk impor murah yang menghancurkan pasar domestik. Tanpa perlindungan yang jelas, UMKM akan kesulitan bersaing dan berpotensi bangkrut, yang pada akhirnya akan memperparah angka pengangguran.

“Ketika UMKM gulung tikar akibat dihantam produk dumping, otomatis akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu sebabnya kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk asing murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal,” jelasnya.

Bamsoet menyimpulkan pemerintah harus segera bertindak cepat dan berpihak pada sektor yang terbukti mampu menghidupi rakyat, yakni UMKM, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi dan perdagangan yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran. (Ari Wibowo/Mun)