Dinilai Tidak Efisien, BP Haji Tolak Rencana Pengangkutan Jemaah Haji via Kapal Laut

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan jalur laut sebagai alternatif transportasi bagi pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Rencana ini diinisiasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan sedang dalam tahap pembahasan dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, gagasan ini ditolak oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

“Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” kata Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha, Sabtu (12/7/2025).

Menurut Ichsan, penggunaan kapal laut dinilai tidak efisien karena akan memperpanjang waktu perjalanan dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memangkas masa tinggal jemaah di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari. Selain itu, opsi ini dianggap tidak sejalan dengan komitmen BP Haji dalam memberikan pelayanan terbaik dan nyaman bagi para jemaah.

“Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci,” jelas Ichsan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BP Haji untuk mencari terobosan dalam menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada musim haji 2025.

Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar tetap membuka kemungkinan pemanfaatan jalur laut sebagai opsi transportasi. Ia menilai pendekatan ini prospektif dan dapat menjadi solusi inklusif bagi jemaah dari kalangan menengah ke bawah.

“Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” ujar Nasaruddin dalam acara peluncuran State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Bappenas, Jakarta (8/7/2025).

Nasaruddin menekankan kelayakan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pelabuhan dan sistem transportasi laut. Jika semua syarat terpenuhi, maka peluangnya terbuka lebar.

“Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, Pemerintah Arab Saudi saat ini tengah mendorong transformasi sektor haji dengan pendekatan bisnis modern, termasuk kerja sama dengan konsultan dari Amerika Serikat. Hal ini menciptakan ruang bagi inovasi dan investasi, termasuk di sektor transportasi jemaah.

Selain itu, Pemerintah Saudi juga merancang modernisasi besar-besaran fasilitas ibadah, seperti pembangunan tenda delapan lantai di Mina, pelebaran area sekitar Ka’bah, dan penambahan jalan layang untuk mengakomodasi lebih banyak jemaah.

Dengan berbagai opsi dan infrastruktur baru yang sedang dikembangkan, Menag berharap akses ibadah ke Tanah Suci bisa semakin merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Peluangnya terbuka luas,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)