Pemerintah Undang Wakil Mahasiswa dari 15 OKP Dialog di Istana Jakarta

AKTUALITAS.ID – Sejumlah perwakilan mahasiswa menghadiri undangan pemerintah dan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam, untuk membahas tuntutan disuarakan dalam gelombang unjuk rasa di Senayan dalam beberapa hari terakhir.

Terdapat 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang, diantaranya dari BEM Nusantara, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul.Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga BEM Trisakti, sejak pukul 18.30 WIB.

“Aspirasi dari masing-masing OKP yang kita serap dari aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia saat ditanya tentang aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah.

Ia mengatakan bahwa kompromi yang akan disampaikan kepada pejabat di Istana seluruhnya merupakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPR RI, Senayan.

Perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, menyebut akan menyuarakan beberapa aspirasi, diantaranya tentang nasib buruh honorer, dan memastikan sahabat mereka dari HMI yang kini ditahan aparat harus dibebaskan semua.

Seluruh perwakilan mahasiswa itu diarahkan memasuki kawasan Kantor Presiden Jakarta, via pintu pilar dengan dikawal sejumlah petugas keamanan.

Perwakilan elemen mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) berdialog seputar tuntutan 17+8 dengan perwakilan pemerintah selama 3 jam di Istana Negara, Jakarta.

Mereka berdialog dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, kita ngobrol dari hati ke hati seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa untuk memperbaiki hal-hal yang kurang untuk bisa membicarakan ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal yang ingin dicapai bersama,” kata Brian sesuai dialog.

Brian mengatakan, pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebut, seluruh tuntutan yang muncul dalam diskusi telah dicatat untuk menjadi bahan perbaikan di berbagai sektor.

Menurutnya, diskusi semacam ini sebaiknya tidak hanya berlangsung saat situasi tertentu, melainkan bisa terus berkelanjutan agar pemerintah dan mahasiswa dapat saling mengisi serta bersama-sama melihat hal-hal yang perlu diperbaiki.

Terkait tindak lanjut, Brian memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada Mensesneg untuk kemudian disampaikan tidak hanya kepada Presiden, tetapi juga ke kementerian terkait sesuai dengan bidang masing-masing.

Selanjutnya, Perwakilan BEM SI Kerakyatan, Pasha, menyampaikan bahwa pemerintah merespons positif desakan mahasiswa agar Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.

“Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu, nanti belum tahu ya waktunya berapa lama, tapi tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respons yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden,” katanya.

Menurut Pasha, pertemuan dengan pihak eksekutif ini melanjutkan aspirasi yang sebelumnya disuarakan mahasiswa di DPR.

Ia menekankan bahwa mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mendorong pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar, serta memastikan agar RUU Perampasan Aset masuk ke dalam prioritas legislasi.

Selain itu, Pasha juga menegaskan bahwa BEM SI Kerakyatan bersama elemen mahasiswa lainnya tetap konsisten mengawal tuntutan “17+8” yang belakangan berkembang, termasuk menolak militerisme dan menegaskan supremasi sipil.

Mahasiswa, katanya, tidak menganggap pertemuan dengan pemerintah sebagai kemenangan final, melainkan awal dari pengawalan yang harus terus dilakukan masyarakat.

Senada, Paloma dari Universitas Yarsi yang juga koordinator BEM SI Kerakyatan wilayah Banten se-Jabodetabek menambahkan, pemerintah berkomitmen mengakomodir aspirasi mahasiswa dalam tempo secepat-cepatnya, meski belum ada kepastian tenggat waktu.

Ia menyatakan, jika tuntutan tidak dilaksanakan sesuai harapan, mahasiswa tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi.

“Apapun tuntutan yang kami sampaikan sudah diterima dengan baik, tinggal bagaimana pengawalan berikutnya,” ujarnya.

(Ari Wibowo/goeh)