NASIONAL
Partai Golkar: Mari Hormati Keputusan Presiden tentang Gelar Pahlawan Soeharto
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meminta publik mengakhiri polemik terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, dan menghormati keputusan Presiden yang resmi diumumkan dalam upacara di Istana Negara pada 10 November 2025.
Idrus menilai keputusan negara sebaiknya tidak ditanggapi dengan emosi atau dendam politik yang berpotensi memecah persatuan sosial. “Keputusan Presiden sudah keluar dan menetapkan Pak Soeharto. Mari kita hormati kebijakan ini dan fokus pada bagaimana program-program pembangunan kita laksanakan bersama,” ujar Idrus melalui pernyataan pers, Jumat (14/11/2025).
Menurut Idrus, Indonesia sebagai bangsa majemuk membutuhkan stabilitas yang memungkinkan kerja sama lintas pihak. Ia mengingatkan agar perdebatan tidak mengarah pada narasi kebencian yang merusak kohesi sosial dan mendorong semua pihak menilai sejarah secara rasional mengakui kelebihan sekaligus kekurangan setiap pemimpin.
Idrus juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum penganugerahan untuk evaluasi dan perbaikan. “Kekurangan Pak Harto jangan kita lanjutkan, kelebihannya mari kita teruskan,” katanya, sambil menekankan pentingnya ruang untuk pemaafan dan evaluasi yang objektif.
Respon publik terhadap gelar ini juga memunculkan pernyataan lain dari tokoh publik. Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa kritik politik terhadap Soeharto sah, namun penilaian hukum harus tetap menjadi rujukan. Mahfud mengingatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur syarat pemberian gelar Pahlawan Nasional dan menyatakan secara hukum Soeharto memenuhi syarat tersebut.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi bagian dari daftar sepuluh tokoh yang menerima gelar pada upacara di Istana Negara, dan memicu perdebatan di ruang publik tentang tafsir sejarah, aspek hukum, dan implikasi sosial politik penganugerahan itu. (Mun)
-
RIAU31/12/2025 13:00 WIBKapolres Bengkalis Sampaikan Pengungkapan Kasus Sepanjang 2025
-
EKBIS31/12/2025 21:45 WIBCadangan Aset Kripto Indodax Dipertanyakan, OJK Diminta Tegakkan Aturan
-
DUNIA31/12/2025 08:00 WIBDukun Peru Sebut Donald Trump Bakal Sakit Parah Tahun Depan
-
POLITIK31/12/2025 09:00 WIBICW: Menghapus Pilkada Langsung Tidak Menyelesaikan Politik Uang
-
NASIONAL31/12/2025 10:00 WIBKasus CSR BI-OJK Meluas, KPK Dalami Dugaan Suap Rp 3 Miliar
-
EKBIS31/12/2025 10:30 WIBRupiah Menguat ke Level Rp16.697 per Dolar AS pada Rabu Pagi
-
JABODETABEK31/12/2025 08:30 WIBPolda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di 5 Lokasi Jakarta pada 31 Desember 2025
-
POLITIK31/12/2025 14:00 WIBWakil Ketua Komisi XIII DPR: Pilkada harus dipilih “secara langsung”

















