Panja Judi Online Mandek, NIC Minta DPR Bertindak Serius

AKTUALITAS.ID – Founder Nusa Ina Connection Abdullah Kelrey mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera melanjutkan kerja Panitia Kerja Judi Online yang sebelumnya dibentuk oleh Komisi I DPR RI dan Komisi III DPR RI pada akhir 2024 hingga 2025.

Kelrey menilai penghentian aktivitas panitia kerja tanpa kejelasan perkembangan menjadi situasi memprihatinkan di tengah maraknya kejahatan finansial digital.

“Penghentian aktivitas Panja tanpa kejelasan perkembangan merupakan situasi yang memprihatinkan di tengah maraknya kejahatan finansial digital yang merusak sendi ekonomi masyarakat,” kata Kelrey, Sabtu, (7/3/2026).

Ia menilai praktik judi online telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Aktivitas ilegal tersebut dinilai menjerat banyak masyarakat, terutama generasi muda, dalam lingkaran kecanduan dan kerugian finansial.

Kelrey meminta pimpinan DPR, termasuk Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali panitia kerja tersebut.

Menurut dia, penguatan pengawasan dan regulasi diperlukan untuk memutus jaringan sindikat judi online yang diduga melibatkan jaringan lintas negara.

“Komisi I DPR RI perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap infrastruktur digital nasional, termasuk memperketat sistem keamanan siber,” ujar Kelrey.

Ia juga menilai pemblokiran situs dan rekening belum memberi dampak signifikan dalam pemberantasan praktik judi online. Karena itu, Kelrey meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan pelacakan menyeluruh terhadap aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Menurut Kelrey, pelacakan tersebut penting untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan internasional maupun pihak lain yang diduga memberi perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.

Kelrey juga meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memberi perhatian serius terhadap persoalan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sorotan juga diarahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kelrey meminta wakil menteri di kementerian tersebut, Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, terlibat aktif dalam pembenahan internal untuk memperkuat pemberantasan judi online.

“Kami meminta pimpinan kementerian fokus melakukan pembenahan internal terhadap aparatur sipil negara dan birokrasi yang dinilai belum maksimal memberantas judi online,” kata Kelrey.

Berdasarkan penelusuran internal organisasi tersebut, Kelrey menyebut masih ada dugaan oknum birokrat yang tidak bekerja maksimal dalam menutup celah operasional situs judi online.

Ia juga mendorong keterlibatan Badan Siber dan Sandi Negara untuk memperkuat pengawasan digital dan menutup akses terhadap jaringan server yang digunakan operator judi online.

Kelrey menilai terhentinya kerja Panja Judi Online di DPR menimbulkan kecurigaan publik.

“Jika Panja ini tidak segera dilanjutkan, publik berhak mempertanyakan apakah ada kekuatan politik yang berusaha memperlambat bahkan menggagalkan upaya pemberantasan judi online di tingkat nasional,” ujarnya. (YOKE)