Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Sama-sama Bintang Tiga

AKTUALITAS.ID – Peta kekuatan elite keamanan ibu kota berubah drastis. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri resmi naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga, menyusul Pangdam Jaya yang lebih dulu menyandang pangkat serupa. Status dua pucuk pimpinan keamanan Jakarta kini sama-sama berada di level tertinggi wilayah strategis nasional.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri resmi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) atau bintang tiga.

Kabar promosi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Polda Metro Jaya pada Rabu (13/5/2026) malam.

“Selamat dan sukses kepada Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi komisaris jenderal polisi,” tulis akun resmi @poldametrojaya.

Kenaikan pangkat ini menjadi sorotan karena sebelumnya jabatan Kapolda Metro Jaya identik dipimpin perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau bintang dua.

Dengan promosi tersebut, posisi Kapolda Metro Jaya kini resmi disandang perwira bintang tiga, memperkuat status strategis institusi keamanan di ibu kota negara.

Asep Edi Suheri sendiri baru sekitar 10 bulan menjabat Kapolda Metro Jaya setelah dilantik pada 5 Agustus 2025.

Promosi pangkat Kapolda Metro Jaya ini juga menyusul perubahan besar di lingkungan TNI, setelah Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi lebih dulu resmi menyandang pangkat bintang tiga sejak Maret 2026.

Kini Pangdam Jaya menjadi satu-satunya komando daerah militer (Kodam) di Indonesia yang dipimpin Letnan Jenderal atau perwira tinggi bintang tiga.

Kondisi tersebut membuat dua pucuk pimpinan keamanan dan pertahanan di Jakarta sama-sama berada di level elite jenderal bintang tiga.

Penguatan struktur kepemimpinan ini dinilai menandakan posisi Jakarta sebagai wilayah strategis nasional dengan tingkat pengamanan dan pengawasan yang semakin diperkuat di tengah dinamika politik, keamanan, dan aktivitas pemerintahan pusat. (Bowo/Mun)