DPR Desak Kemenkeu Cairkan Rp290 M untuk Atasi Karhutla Kalimantan

AKTUALITAS.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Kalimantan memicu desakan keras dari DPR. Pemerintah diminta bergerak cepat sebelum kebakaran semakin sulit dikendalikan dan kabut asap kembali mengancam kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran sekitar Rp290,9 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Daniel, anggaran tersebut sangat dibutuhkan agar petugas di lapangan tidak kembali berhadapan dengan persoalan keterbatasan sumber daya ketika menghadapi titik api.

“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” tegasnya.

Daniel menilai karhutla tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.

Kebakaran yang meluas dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan Indonesia dengan negara tetangga akibat potensi kabut asap lintas batas.

Ia menyoroti kondisi di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang membuat aktivitas sekolah terpaksa diliburkan akibat memburuknya kualitas udara.

“Ini bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya sudah masuk ke kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Selain meminta percepatan anggaran, Daniel mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang bertanggung jawab atas karhutla.

Menurut dia, penindakan harus dilakukan tanpa membedakan apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian.

“Penegakan hukum harus tegas dan tanpa tebang pilih,” katanya.

Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih terpusat. Banyaknya koordinasi antarlembaga dinilai berpotensi memperlambat pengambilan keputusan ketika kondisi di lapangan membutuhkan respons cepat.

Daniel bahkan mendorong agar pemerintah menunjuk satu lembaga sebagai komando utama penanganan karhutla.

“Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan,” ujar politikus PKB tersebut.

Ia menyebut Kementerian Kehutanan sebagai lembaga yang dinilai paling efektif untuk memegang kendali penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut dia, komando yang lebih terpusat dapat mempercepat mobilisasi personel, peralatan, hingga pengerahan operasi udara.

Daniel juga mendesak pemerintah memperkuat operasi pemadaman dari udara menggunakan metode water bombing, terutama di wilayah dengan titik api yang sulit dijangkau pasukan darat.

Ia meminta tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, serta TNI/Polri diterjunkan secara masif ke lokasi rawan.

Fokus utama, kata dia, harus diarahkan ke lahan gambut yang memiliki risiko tinggi menyebarkan api ke kawasan sekitar, termasuk wilayah yang berdekatan dengan bandara.

“Pemerintah harus segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing,” tegasnya.

Daniel juga mengingatkan aspek keselamatan petugas pemadam.

Ia meminta seluruh personel yang bekerja di tengah kepulan asap dilengkapi alat pelindung diri memadai, termasuk masker respirator standar.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan berkala serta skema kompensasi dan jaminan risiko kerja dinilai perlu disiapkan bagi petugas yang terpapar asap dalam waktu lama.

Langkah lain yang didorong Daniel adalah percepatan operasi modifikasi cuaca.

Ia meminta BNPB, BMKG, dan BRIN meningkatkan koordinasi untuk memanfaatkan peluang terbentuknya awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya.

“Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” ujarnya.

Desakan tersebut menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk bergerak cepat. Anggaran harus cair, komando harus jelas, pemadaman diperkuat, dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan agar karhutla Kalimantan tidak berkembang menjadi krisis asap yang lebih luas. (Andrey/Mun)