Anis Byarwati: BPK Diminta Lebih Berani Kejar Kerugian Negara

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat kualitas pemeriksaan dengan melakukan pendalaman hingga audit investigatif apabila ditemukan indikasi kecurangan (fraud) maupun potensi kerugian negara.

Menurut Anis, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak boleh berhenti sebatas menemukan kesalahan administratif. Setiap indikasi penyimpangan harus ditelusuri lebih jauh untuk mengungkap akar masalah, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

“BPK RI jangan sampai berhenti pada temuan administratif. Kalau dari sebuah pemeriksaan muncul indikasi fraud atau potensi kerugian negara, tentu harus ada pendalaman lebih jauh,” kata Anis saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI periode 2026-2031 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Politikus PKS itu menilai anggota BPK yang terpilih nantinya harus memiliki keberanian, integritas, dan kapasitas untuk membawa proses audit ke level yang lebih substantif.

Menurutnya, tugas auditor negara bukan sekadar menemukan adanya kesalahan, melainkan mengungkap penyebab terjadinya penyimpangan, menentukan pihak yang harus bertanggung jawab, serta memastikan negara memiliki mekanisme pencegahan yang efektif.

“Kita ingin melihat apakah calon Anggota BPK punya keberanian dan kapasitas untuk membawa pemeriksaan ke arah yang lebih substantif,” ujarnya.

Selain audit investigatif, Anis juga mendorong penerapan risk-based audit atau pemeriksaan berbasis risiko. Menurutnya, BPK perlu memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis, risiko tinggi, dan dampak besar bagi masyarakat.

Sejumlah sektor yang disebut perlu mendapat perhatian khusus antara lain penyaluran bantuan sosial (bansos), proyek infrastruktur, subsidi pemerintah, pengadaan barang dan jasa, hingga tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam sektor bansos misalnya, BPK diharapkan tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi pencairan anggaran, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang berhak.

Sementara untuk proyek infrastruktur, pemeriksaan harus mencakup kualitas pekerjaan serta asas kemanfaatan atau value for money, sehingga penggunaan dana negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kita berharap calon Anggota BPK yang terpilih nanti punya keberanian dan inovasi untuk melihat persoalan secara utuh, bukan sekadar menyelesaikan checklist pemeriksaan,” tegasnya.

Anis juga menyoroti masih adanya persepsi keliru di masyarakat terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, opini tersebut tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa suatu lembaga atau pemerintah daerah bebas dari praktik korupsi.

Ia menegaskan bahwa opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar dan kriteria audit yang berlaku, bukan menilai ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

“WTP bukan berarti sebuah lembaga otomatis bebas dari korupsi. Yang dinilai dalam opini itu adalah kewajaran laporan keuangan berdasarkan kriteria pemeriksaan,” jelas Anis.

Lebih jauh, Anis berharap proses seleksi terhadap 23 calon anggota BPK mampu menghasilkan figur yang memiliki komitmen kuat menjaga independensi auditor, memperkuat sistem pengendalian mutu pemeriksaan, serta menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran etik maupun hukum di lingkungan internal BPK.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil audit yang dikeluarkan BPK.

Dengan pengawasan yang lebih tajam, audit yang lebih mendalam, serta keberanian mengungkap akar persoalan, DPR berharap BPK dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah kebocoran anggaran dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. (Mun)