Asep Wahyuwijaya: Pertumbuhan KAI Tak Boleh Mengorbankan Penumpang

AKTUALITAS.ID – Kinerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Semester I 2026 babak belur dikritik Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, secara tajam menyoroti ketimpangan fatal antara ambisi pertumbuhan bisnis KAI dengan bobroknya kesiapan layanan dan keselamatan penumpang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026), Asep blak-blakan menyodorkan ‘rapor merah’ kepada manajemen KAI. Menggunakan matriks penilaian Hijau-Kuning-Merah, Asep menegaskan tidak ada satu pun dari lima dimensi kinerja KAI yang pantas mendapat nilai hijau.

Aspek keuangan dan kemudahan akses hanya mampu meraih status kuning. Parahnya, tiga urat nadi pelayanan transportasi—yakni kecukupan sarana, kecukupan prasarana, dan keselamatan jeblok di status merah.

“Kami mengapresiasi pertumbuhan bisnis inti KAI. Tapi ingat, pertumbuhan tidak boleh dibayar dengan keselamatan. Yang dirasakan penumpang di lapangan itu kereta yang tepat waktu, tidak berdesakan, dan selamat sampai tujuan,” tembak Asep dalam rapat tersebut.

Legislator asal Dapil Jawa Barat V ini menyoroti langsung penderitaan pengguna KRL di lintas Bogor. Penarikan tujuh rangkaian KRL baru buatan INKA sejak awal September lalu telah memicu pembatalan 17 perjalanan di jam sibuk, membiarkan penumpang berdesak-desakan tanpa solusi cepat. Menurut Asep, hal ini membuktikan sistem KAI tidak memiliki cadangan armada yang mumpuni saat krisis terjadi.

Kritik paling tajam diarahkan pada aspek keselamatan. Asep mengungkit Tragedi Bekasi Timur yang menelan 16 korban jiwa, serta rentetan 134 kecelakaan di perlintasan sebidang hingga Juni 2026.

“Indikator keselamatan tidak boleh hanya menghitung kecelakaan kereta. Kecelakaan di perlintasan dan jumlah korban jiwa harus ikut dilaporkan. Nyawa penumpang dan warga tidak boleh hilang dari statistik!” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tersebut.

Meski melontarkan kritik keras, Asep menegaskan bahwa ‘rapor merah’ ini adalah bentuk dukungan DPR agar KAI bisa berbenah dan dinikmati oleh 259 juta pelanggannya. Untuk itu, ia mendesak KAI segera mengeksekusi lima tuntutan perbaikan:

Segera membeberkan jadwal dan anggaran pemasangan Automatic Train Protection (ATP), diprioritaskan untuk jalur terpadat.

Wajib melaporkan indikator keselamatan secara transparan setiap triwulan kepada Komisi VI, termasuk rincian kecelakaan perlintasan dan korban jiwa.

Membuat simulasi layanan ideal yang jelas, mulai dari target kepadatan, headway (waktu tunggu), cadangan armada, hingga kebutuhan prasarana.

Menyerahkan rencana konkret pemulihan laba dan membeberkan dampak pengalihan saham PSBI terhadap neraca perusahaan.

Memenuhi syarat terukur sebelum meminta persetujuan DPR terkait pengadaan KRL maupun dispensasi impor sarana bukan baru.

“Rapor merah ini adalah pekerjaan rumah bersama. Kami ingin KAI berhasil menjadi operator kelas dunia. Karena keberhasilan KAI berarti semakin banyak warga yang bisa bepergian dengan aman, nyaman, dan terjangkau,” pungkasnya. Komisi VI berjanji akan mengawal ketat seluruh evaluasi ini dengan target dan tenggat waktu yang tak bisa ditawar. (Mun)