UGM Kecam Keras Dugaan Represi Polisi terhadap Mahasiswa dalam Aksi 10 November

AKTUALITAS.ID – Brutalitas aparat kepolisian dalam meredam aksi unjuk rasa peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 di Yogyakarta memantik amarah Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihak kampus, mulai dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) hingga Rektorat, kompak ‘turun gunung’ mengecam keras tindakan represif yang membahayakan nyawa mahasiswa dan memberangus ruang demokrasi.

Dekan Fisipol UGM, Gabriel Lele, mengeluarkan lima sikap tegas pada Rabu (11/11/2026) yang menyoroti matinya perlindungan sipil. Tidak sekadar mengutuk kekerasan dan intimidasi, Fisipol UGM secara lantang mendesak negara untuk segera membebaskan para mahasiswa yang ditangkap. Fakultas juga memastikan akan mendobrak barikade birokrasi demi memberikan jaminan akses bantuan hukum bagi mahasiswa yang tengah diseret ke meja pemeriksaan.

“Wilayah kampus harus menjadi ruang aman bagi sivitas akademika. Kami mendesak negara menjamin kebebasan berpendapat tanpa tekanan, ancaman, maupun tindakan represif,” tegas pihak Fisipol UGM.

Perlawanan institusional ini juga dikomandoi langsung oleh Rektor UGM, Prof. Ova Emilia. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memburu informasi keberadaan mahasiswa yang hilang atau diamankan oleh pihak berwajib. UGM berjanji akan mengawal penuh pembebasan para demonstran, terutama jika penahanan tersebut terbukti tak memiliki landasan hukum yang kuat.

UGM memastikan tidak ada satupun mahasiswanya yang dibiarkan babak belur sendirian. “Bagi mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis akibat peristiwa tersebut, UGM akan memastikan tersedianya pendampingan dan menanggung seluruh biaya pengobatan,” tegas Prof. Ova.

Rektorat kini bergerak cepat membuka posko aduan. Sivitas akademika yang memiliki informasi atau kehilangan kontak dengan rekan mereka saat demonstrasi diimbau untuk segera melapor melalui surel resmi ditmawa@ugm.ac.id. Melalui langkah ini, UGM memberikan peringatan keras kepada kepolisian bahwa pengamanan kebebasan berpendapat wajib mengedepankan hak asasi manusia, bukan kebrutalan berseragam. (Bowo/Mun)