BNPB: Banjir Sumatera Telah Mengakibatkan 1.016 Jiwa Meninggal Dunia

AKTUALITAS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 1.016 jiwa meninggal dunia, 212 orang hilang, dan 624.670 pengungsi akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Minggu, (14/12/2025). Rincian korban menunjukkan 424 jiwa di Aceh, 349 di Sumatera Utara, dan 243 di Sumatera Barat, angka yang terus diperbarui seiring operasi SAR dan rekapitulasi lapangan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan penurunan jumlah pengungsi sebesar 29.972 orang karena sebagian pengungsi berpindah dari posko ke rumah kerabat, terutama di Aceh Utara; namun kebutuhan dasar seperti pangan masih belum terpenuhi sehingga mereka tetap dikategorikan sebagai pengungsi. Operasi pencarian dan pertolongan masih berlangsung, dengan pembagian sektor SAR: Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor, dan Aceh 4 sektor, untuk mempercepat evakuasi dan penanganan korban.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah menyiapkan lahan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak banjir di Sumatra, serta menyediakan hunian sementara agar korban tidak lama tinggal di posko pengungsian. Pemerintah juga mengimbau percepatan koordinasi antar-instansi untuk distribusi bantuan pangan, layanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang terputus.

Untuk pembaca dan pihak terkait, beberapa langkah prioritas yang perlu dipantau dan didorong adalah: penyediaan pangan dan air bersih, akses layanan kesehatan dan trauma, percepatan pembangunan hunian sementara, serta penataan lahan aman untuk hunian tetap. Koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan relawan menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan berjalan efektif.

Data BNPB bersifat dinamis; pembaruan korban dan kondisi lapangan dapat berubah seiring temuan tim SAR dan laporan daerah. Media dan publik diimbau mengandalkan rilis resmi BNPB dan pemerintah daerah untuk informasi terkini dan menghindari spekulasi. (Bowo/Mun)