OLAHRAGA
PSSI Tegaskan Lagu Kebangsaan Tak Seharusnya Dikenakan Royalti
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan lagu kebangsaan, seperti Indonesia Raya, tidak layak dikenakan biaya royalti atau izin khusus ketika dinyanyikan di ajang pertandingan tim nasional.
“Lagu kebangsaan adalah perekat dan pembangkit nasionalisme. Di Stadion GBK, puluhan ribu suporter bernyanyi bersama, banyak yang merinding bahkan menangis. Nilai-nilai itu tidak ternilai dengan uang,” ujar Yunus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, para pencipta lagu kebangsaan menulis karya tersebut di tengah perjuangan kemerdekaan tanpa pernah memikirkan keuntungan materi.
“Kami yakin tak terlintas di benak pencipta bahwa lagu ini kelak harus dibayar. Mereka menciptakannya dengan tulus untuk bangsa,” tegasnya.
Yunus menilai aturan royalti lagu kebangsaan justru memicu kegaduhan yang tidak perlu.
“Sebaiknya dihapus saja. Berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif,” tambahnya.
Polemik ini mencuat setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sempat menyatakan lagu Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial tetap dikenakan royalti. Namun, Komisioner LMKN Bidang Kolektif dan Lisensi, Yessi Kurniawan, kemudian meralat pernyataan tersebut. Ia menegaskan Indonesia Raya telah berstatus milik publik (public domain), sehingga tidak lagi dilindungi hak cipta. (ARI WIBOWO/DIN)
-
PAPUA TENGAH20/04/2026 16:30 WIBWapres Gibran di Mimika, Warga Tumpah Ruah di Depan Toko Meriah
-
NASIONAL20/04/2026 21:00 WIBPanglima TNI Sinergikan TNI dan Pemda untuk Percepatan Pembangunan di Daerah
-
EKBIS20/04/2026 12:30 WIBPecah! Harga Minyak Meledak 7% ke US$96,94/Barel
-
RIAU20/04/2026 16:00 WIBKecelakaan di Tol Permai, Polisi Sebut Satu Korban Meninggal Dunia
-
EKBIS20/04/2026 18:00 WIBHadapi Elnino Nino, Mentan Alokasikan Rp5 Triliun Untuk Irigasi dan Benih
-
OTOTEK20/04/2026 17:00 WIBDibanderol Rp686 Juta Nissan Xterra Siap Mengaspal
-
DUNIA20/04/2026 12:00 WIBPBB Ungkap Fakta 38 Ribu Perempuan & Anak Gadis Dibantai di Gaza
-
POLITIK20/04/2026 13:00 WIBKPK: Korupsi Kepala Daerah Tak Bisa Dibebankan Hanya ke Biaya Politik