Ketegangan Timur Tengah Membayang, Pertamina Jamin Stok BBM Mimika Aman 14 Hari Ke Depan

AKTUALITAS.ID – Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran atas stabilitas rantai pasok energi global. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga Regional II Papua Tengah memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Mimika tetap terjaga dalam kategori aman untuk dua pekan ke depan.

Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga Regional II Papua Tengah, Junaedi Kala, mengungkapkan bahwa ketahanan stok di Timika saat ini berada pada rentang 8 hingga 14 hari. Pasokan tambahan dijadwalkan akan masuk secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas distribusi.

“Stok di Timika masih aman. Kami memiliki jadwal suplai berikutnya melalui tanker yang masuk pada 1 April, disusul pasokan Avtur pada 3 April. Jadi, ketersediaan dipastikan tidak terputus,” ujar Junaedi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (30/3/2026).

Konflik di Timur Tengah diakui memberikan tekanan pada sektor energi nasional. Junaedi mencatat bahwa secara umum, sekitar 20% pasokan BBM Indonesia terdampak oleh gangguan jalur distribusi di wilayah konflik tersebut. Namun, diversifikasi sumber pasokan menjadi kunci daya tahan saat ini.

“Pemerintah dan manajemen pusat telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk mengamankan backup suplai dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Masyarakat diimbau tidak melakukan panic buying karena stok di lapangan dipantau secara ketat,” tambahnya.

Sementara itu, di tengah bayang-bayang kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik, Pertamina mengonfirmasi adanya agenda penyesuaian harga periodik yang akan berlaku mulai 1 April 2024.

Kendati demikian, besaran perubahan harga untuk wilayah Papua masih menunggu instruksi resmi dari pusat.

Untuk kategori BBM Nonsubsidi, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang dipantau melalui clearing data nasional pada tengah malam pergantian bulan.

Sementara harga BBM Bersubsidi sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kami belum menerima detail apakah akan ada kenaikan signifikan. Data tersebut baru akan diperbarui secara nasional pada 31 Maret pukul 24.00 WIT,” jelas Junaedi.

Guna mengantisipasi adanya spekulan yang memanfaatkan situasi global, Pertamina mengintegrasikan pemantauan penjualan SPBU secara real-time.

Setiap transaksi terekam melalui sistem digital untuk mendeteksi lonjakan volume penjualan yang tidak wajar.

Pertamina Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pengawasan di lapangan akan ditingkatkan guna memastikan hak konsumen tetap terlindungi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Junaedi menegaskan, Pertamina akan bersikap represif terhadap lembaga penyalur yang terbukti bekerja sama dengan oknum penimbun.

(Ahmad/goeh)