Golkar Tegaskan Ambang Batas Parlemen Harus Tetap Ada

AKTUALITAS.ID – Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pentingnya mempertahankan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam sistem pemilu Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul gugatan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi yang meminta agar ambang batas masuk DPR dihapus atau dihitung berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2029.

“Kalau nggak ada threshold, DPR bisa jadi kayak taman kanak-kanak. Semua orang yang punya satu kursi bisa bikin ribut,” ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/7/2025).

Mekeng mengingatkan pengalaman tanpa ambang batas pada Pemilu 2004 menimbulkan kegaduhan politik yang signifikan. Ia menyebut ambang batas diperlukan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kerja parlemen.

“Menurut saya, threshold itu tetap harus ada. Jangan ribut soal angkanya, lebih baik partai-partai fokus turun ke masyarakat dan dikenal publik,” tambahnya.

Golkar sendiri menyatakan tidak keberatan jika ambang batas tetap di angka 4 persen atau bahkan dinaikkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya juga menyatakan ambang batas parlemen harus tetap diberlakukan dan sedang dikaji ulang oleh internal partai3.

Doli menambahkan bahwa ambang batas sebaiknya diterapkan secara serentak di semua tingkatan, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, agar sistem kepartaian lebih konsisten dan adil4.

Sementara itu, Partai Buruh tetap mendorong penghapusan ambang batas nasional dan mengusulkan sistem berbasis Dapil sebagai alternatif. Mereka berpendapat sistem saat ini menghambat partai kecil untuk masuk ke parlemen dan tidak mencerminkan representasi yang adil.

Namun Golkar menilai penghapusan ambang batas justru akan melemahkan kualitas parlemen dan membuka ruang bagi fragmentasi politik yang berlebihan. (Ari Wibowo/Mun)