Said Abdullah: Presiden Harus Evaluasi Menteri dengan KPI, Jangan Aspek Popularitas

AKTUALITAS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi dan mengganti (reshuffle) para menteri dalam kabinetnya.

Menurut Said, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan keputusan strategis Presiden untuk memastikan kinerja pemerintahan berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden,” ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu menilai proses evaluasi sebaiknya dilakukan berdasarkan ukuran yang objektif dan terukur.

Usulkan KPI Agar Evaluasi Terukur

Said mengusulkan agar Presiden Prabowo memanfaatkan organisasi teknis di lingkaran Istana, seperti Kantor Staf Presiden (KSP) dan Sekretariat Kabinet, untuk menyusun indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap kementerian.

“Dengan adanya KPI, ukuran evaluasi menjadi jelas. Ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Misalnya, setiap enam bulan bisa dilakukan penilaian progres kerja menteri,” jelasnya.

Menurutnya, sistem penilaian berbasis indikator ini akan menciptakan transparansi dan rasa keadilan antara Presiden dan para menterinya.

“Kalau ada menteri dievaluasi karena kinerjanya, maka dia tidak akan merasa diperlakukan sepihak. Presiden pun memiliki ukuran konkret untuk menilai anak buahnya,” ucap Said.

Peringatan ‘Kinerja Kamuflatif’

Dalam kesempatan yang sama, Said Abdullah juga memberikan peringatan khusus agar Presiden berhati-hati terhadap menteri yang hanya menonjolkan popularitas tanpa capaian substansial.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai ‘kinerja kamuflatif’, yaitu kinerja yang tampak populer di mata publik, namun tidak menghasilkan perubahan struktural yang dijanjikan dalam program pemerintahan.

“Model evaluasi berbasis kinerja akan menghindarkan Presiden dari anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Popularitas memang penting, tapi tidak boleh menggantikan hasil kerja yang nyata,” tegasnya.

Said berharap ke depan Presiden Prabowo dapat menerapkan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih sistematis dan berbasis data, sehingga reshuffle kabinet menjadi lebih rasional dan fokus pada pencapaian program Asta Cita. (Ari Wibowo/Mun)