8 Parpol Nonparlemen Bersatu Tuntut Ambang Batas Parlemen Turun Jadi 1 Persen

AKTUALITAS.ID – Delapan partai politik nonparlemen resmi mendeklarasikan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/11/2025). Deklarasi tersebut membentuk sekretariat bersama dan menempatkan penurunan ambang batas parlemen menjadi 1 persen sebagai tuntutan prioritas untuk memperkuat representasi politik warga.

Menurut Ketua Sekber yang ditetapkan, Oesman Sapta Odang, GKSR hadir untuk menyuarakan aspirasi jutaan pemilih yang suaranya dinilai terbuang akibat ambang batas parlemen yang tinggi. Delapan partai pendiri GKSR adalah Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa terbentuknya Sekber merupakan puncak dari serangkaian pertemuan sejak Agustus hingga Oktober 2025. Ia menyatakan gabungan suara partai-partai nonparlemen pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 17 juta, dengan delapan partai pendiri GKSR mengumpulkan sekitar 11 juta suara. Berdasarkan realitas itu, Said Iqbal menilai ambang batas parlemen yang tinggi mereduksi keterwakilan dan menyebabkan suara rakyat tidak terhitung secara bermakna.

Selain menuntut parliamentary threshold 1 persen, GKSR juga mengusulkan beberapa perubahan kebijakan pemilu. Antara lain: penyesuaian mekanisme verifikasi partai untuk Pemilu 2029, pemberian verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual bagi partai nonparlemen, alokasi dana politik untuk seluruh partai tanpa memandang besaran suara, serta penerapan sistem pemilu campuran yang dianggap lebih adil dalam representasi.

GKSR menargetkan agenda advokasi ke lembaga negara dengan rencana pertemuan lobi kepada Presiden, pimpinan DPR RI, dan komisi terkait penyelenggaraan Pemilu. Sekretariat bersama menetapkan Sekjen berasal dari Partai Buruh dan Bendahara Umum dari PPP sebagai bagian dari struktur organisasi yang baru dibentuk.

Oesman Sapta menegaskan bahwa gerakan ini bukan gerakan antipemerintah melainkan upaya memperluas ruang representasi politik sesuai konstitusi. Ia berharap kebijakan pro-representasi dapat sejalan dengan agenda perubahan sistem politik yang menjadi perhatian publik dan pemerintah.

Pengamat politik memperkirakan deklarasi ini akan memicu perdebatan publik dan politik mengenai ambang batas parlemen, verifikasi partai, dan pendanaan politik. Keberhasilan tuntutan GKSR sangat bergantung pada kekuatan lobi mereka di DPR, dukungan publik, dan kesiapan pemerintah untuk mengevaluasi aturan pemilu menjelang 2029.

Deklarasi GKSR dipandang sebagai langkah terstruktur dari partai-partai nonparlemen untuk mengamplifikasi suara pemilih kecil dan mendorong reformasi aturan pemilu yang lebih inklusif dan representatif. (Firmansyah/Mun)