CSIS Nilai Wacana Pilkada Dipilih DPRD Berpotensi Rusak Kepercayaan Publik

AKTUALITAS.ID – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi menjadi ujian serius bagi stabilitas politik nasional. Penilaian tersebut disampaikan Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes.

Menurut Arya, gagasan pilkada tidak langsung bukan sekadar perubahan teknis pemilu, melainkan pertaruhan besar yang dapat memicu resistensi publik jika tidak dikelola secara hati-hati.

“Saya kira gagasan untuk mengembalikan Pilkada via DPRD ini akan menjadi ujian dan pertaruhan bagi stabilitas politik nasional kita,” kata Arya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Arya mengingatkan kembali pengalaman pada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Undang-Undang yang mengatur pilkada tidak langsung melalui DPRD sempat disahkan pada 2014, namun kemudian dibatalkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) akibat kuatnya penolakan dari masyarakat.

“Kalau sekarang pemerintah dan koalisi percaya diri mengembalikan pilkada via DPRD, tentu berpotensi menciptakan resistensi yang cukup besar di masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Arya menilai skala penolakan publik jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan saat ini masih sulit diprediksi. Namun, ia menyoroti pola demonstrasi besar dalam beberapa tahun terakhir yang kerap terjadi secara cepat, masif, dan tanpa pemimpin sentral.

Menurutnya, mobilisasi penolakan publik kini banyak digerakkan melalui media sosial dan bisa menyebar ke berbagai daerah dalam waktu singkat.

“Sekarang belum ada indikasi jelas, tapi kalau kita melihat beberapa demonstrasi besar belakangan ini, kemungkinan resistensi tetap akan muncul,” jelas Arya.

Terkait hal tersebut, Arya menegaskan para pembuat undang-undang perlu secara serius mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah dan DPR mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, mulai dari pakar, organisasi masyarakat sipil, hingga koalisi sipil.

Ia menilai pengalaman sebelumnya menunjukkan pengesahan undang-undang yang mengabaikan penolakan publik kerap berujung pada dampak negatif, seperti kerusakan fasilitas umum, munculnya korban dalam aksi demonstrasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Berkaca dari pengalaman itu, dan bagaimana Pemerintah SBY akhirnya menganulir kebijakan tersebut, menurut saya sebaiknya pemerintah dan DPR bisa mengkaji ulang wacana ini,” tegasnya.

Di sisi politik parlemen, peta dukungan terhadap wacana pilkada via DPRD terus menguat. Dari delapan partai politik pemilik kursi di DPR, tujuh fraksi kini menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.

Fraksi Demokrat yang sebelumnya menolak, kini berbalik arah dan bergabung dengan fraksi koalisi pemerintahan seperti Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

Sementara itu, PKS mengusulkan agar pilkada via DPRD hanya diterapkan di tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Adapun Fraksi PDIP secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pilkada melalui DPRD.

Wacana ini pun diperkirakan masih akan memicu perdebatan panjang, baik di parlemen maupun di tengah masyarakat, seiring kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap demokrasi dan stabilitas politik nasional. (Bowo/Mun)