Bin Bin Firman: Menolak Pilkada DPRD Atas Nama Gen Z Adalah Romantisme Demokrasi Liberal

AKTUALITAS.ID – Wacana penolakan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD kembali menuai kritik tajam. Kali ini datang dari Dewan Pembina Nalar Bangsa Institut, Bin Bin Firman Tresnadi, yang menilai argumen Pius Lustrilanang terlalu bertumpu pada romantisme demokrasi elektoral dan mengabaikan analisis struktural tentang kedaulatan rakyat.

Menurut Bin Firman, tulisan Pius yang mengutip sikap Generasi Z sebagai legitimasi penolakan Pilkada DPRD tampak progresif di permukaan, namun secara ideologis rapuh. Demokrasi, kata dia, direduksi semata-mata menjadi prosedur pemilihan langsung, seolah hak politik warga negara berhenti di bilik suara.

“Pius gagal membedakan antara demokrasi sebagai ritual elektoral dan demokrasi sebagai relasi kekuasaan,” ujar Bin Firman dalam keterangan persnya, Minggu (11/1/2026).

Ia menilai pandangan yang memutlakkan pemilihan langsung sebagai satu-satunya bentuk demokrasi justru mencerminkan dogma liberal lama, yang sejak awal telah dikritik oleh para pendiri bangsa. Sukarno, misalnya, secara terbuka menolak demokrasi liberal Barat karena hanya melahirkan demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Dalam pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita, Sukarno pernah menegaskan bahwa hak memilih secara periodik tidak berarti banyak jika kekuasaan ekonomi tetap dikuasai segelintir elite. Kritik tersebut, menurut Bin Firman, sangat relevan dengan praktik Pilkada langsung hari ini yang ditandai biaya politik tinggi, politik uang, dan dominasi oligarki lokal.

“Rakyat memang memilih, tetapi tidak berdaulat. Mereka mencoblos, namun tidak menentukan arah kebijakan,” ujarnya.

Bin Firman menilai ironi muncul ketika mekanisme yang sarat transaksi itu justru dibela atas nama martabat demokrasi. Ia menyebut, ketika suara rakyat telah dikomodifikasi oleh uang, mempertahankannya tanpa kritik justru sama dengan melegitimasi perampasan kedaulatan secara halus.

Ia juga membantah anggapan Pilkada DPRD identik dengan politik transaksional, sementara Pilkada langsung dianggap steril dari praktik serupa. Menurutnya, fakta politik menunjukkan transaksi dalam Pilkada langsung jauh lebih masif, melibatkan uang, identitas, dan manipulasi opini publik secara terbuka.

Peringatan serupa, lanjut Bin Firman, juga datang dari Mohammad Hatta. Sang Proklamator menegaskan demokrasi politik tidak akan bermakna tanpa demokrasi ekonomi, karena selama rakyat tidak berdaulat secara ekonomi, kekuasaan politik akan dikuasai pemilik modal.

“Dalam struktur ekonomi yang timpang, pemilihan langsung hanya memberi hak formal, tetapi mencabut kendali substantif rakyat,” kata Bin Firman.

Ia menilai kesalahan fatal terjadi ketika preferensi Generasi Z dijadikan kebenaran normatif. Kesadaran politik, menurutnya, selalu dibentuk oleh struktur sosial dan ekonomi. Tugas politik bukan mengabadikan persepsi elektoral semata, melainkan membongkar ilusi yang menutupi relasi kuasa di baliknya.

Lebih lanjut, Bin Firman menilai ancaman krisis legitimasi akibat Pilkada DPRD justru menutup mata terhadap krisis legitimasi yang telah lama terjadi, seperti ketimpangan sosial, korupsi kebijakan, dan kepala daerah yang menjadi perpanjangan kepentingan modal.

“Kedaulatan rakyat tidak diukur dari seberapa sering rakyat mencoblos, tetapi dari seberapa besar kendali rakyat atas keputusan politik dan sumber-sumber ekonomi,” tegasnya.

Menurut Bin Firman, pemilihan kepala daerah oleh DPRD jika selama dilakukan secara terbuka, diawasi publik, dan tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban, bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan koreksi terhadap liberalisme elektoral yang telah membuka jalan bagi oligarki.

“Yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia bukan Pilkada oleh DPRD, melainkan pengkultusan pemilihan langsung seolah kebal dari kritik,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan demokrasi Indonesia tidak membutuhkan romantisme elektoral baru, melainkan keberanian ideologis untuk mengoreksi kesalahan lama, sebagaimana telah diingatkan Sukarno dan Hatta sejak awal republik berdiri. (Mun)