Megawati Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD di Rakernas PDIP 2026

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan penolakan keras terhadap wacana pengubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Megawati menegaskan, sikap PDI Perjuangan menolak Pilkada lewat DPRD bukan sekadar pertimbangan politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis yang berakar pada perjuangan demokrasi Indonesia.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati saat berpidato dalam penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Presiden Kelima Republik Indonesia itu menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan capaian penting Reformasi dan lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah era sentralisasi kekuasaan.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” kata Megawati.

Menurut Megawati, mekanisme Pilkada melalui DPRD adalah praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Klaim bahwa sistem tersebut dapat menekan biaya politik juga dinilainya tidak berdasar.

“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal,” ujarnya.

Megawati menegaskan PDI Perjuangan akan konsisten berada di garis depan untuk menjaga hasil Reformasi dan mempertahankan hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” tegasnya. (Bowo/Mun)