Dasco Tegaskan DPR Serius Bahas RUU Perampasan Aset

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana selama masa reses. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab sorotan publik yang menilai DPR tidak serius membahas aturan tersebut.

“Asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Dasco dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Dasco menjelaskan, muncul anggapan di ruang publik bahwa DPR tidak memiliki komitmen untuk membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Padahal, menurut dia, proses pembahasan di Komisi III DPR telah berjalan selama lebih dari dua bulan.

“Padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi III terus berjalan,” ujar Dasco.

Ia menegaskan DPR tetap menjalankan fungsi legislasi terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, proses pembahasan sebuah regulasi membutuhkan tahapan tertentu, termasuk mendengar masukan dari berbagai pihak.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian publik karena dinilai dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi. Regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, sejumlah pihak mendorong agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera diselesaikan. Dorongan tersebut muncul karena aturan mengenai perampasan aset dinilai dapat menjadi instrumen tambahan bagi aparat penegak hukum dalam mengejar aset hasil kejahatan.

Namun, pembahasan RUU tersebut juga membutuhkan kehati-hatian karena berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, serta mekanisme pembuktian dalam proses perampasan aset.

Dasco memastikan DPR tetap membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan. Ia menyebut masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi agar aturan yang dihasilkan dapat berjalan efektif.