Yusril Curiga Ada Upaya Lumpuhkan Prabowo dari Dalam

AKTUALITAS.ID – Polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kasus tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai tindak pidana penyadapan biasa, melainkan perlu ditelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan ketentuan pidana makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Yusril, arah penyelidikan perlu mengungkap tujuan di balik dugaan penyadapan yang dilakukan terhadap kepala negara. Ia menyebut adanya kemungkinan keterkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana makar terhadap presiden maupun upaya menggulingkan pemerintahan.

“Kalau kaitannya untuk melumpuhkan presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, itu harus ditelusuri. Apalagi jika terdapat tujuan yang lebih jauh terhadap pemerintahan. Namun semua itu masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Yusril menegaskan aparat penegak hukum saat ini masih mendalami berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Meski begitu, ia mengakui terdapat indikasi awal yang dianggap cukup untuk menelusuri kemungkinan penerapan pasal makar dalam perkara tersebut.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa perkara yang sedang ditangani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penyadapan ilegal, tetapi juga menyangkut dugaan tindak pidana lain yang lebih serius apabila unsur-unsurnya terbukti dalam proses hukum.

“Penyidikan ini bukan hanya soal penyadapan, tetapi juga ada pendalaman terhadap aspek pidana lainnya yang diatur dalam KUHP,” katanya.

Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.

Perkembangan terbaru ini membuat kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak lagi dipandang sekadar perkara kejahatan siber. Munculnya dugaan keterkaitan dengan pasal makar menyebabkan perhatian publik dan elite politik kini tertuju pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sejumlah kalangan menilai pengungkapan motif utama di balik dugaan penyadapan akan menjadi kunci untuk menentukan arah perkara ke depan. Apakah kasus ini berhenti pada tindak pidana teknologi informasi, atau berkembang menjadi perkara yang menyentuh aspek keamanan negara, seluruhnya kini bergantung pada hasil pembuktian yang dilakukan penyidik.

Dengan penyelidikan yang terus bergerak, kasus yang semula berfokus pada dugaan penyadapan kini berpotensi menjadi salah satu perkara politik dan hukum paling menyita perhatian nasional dalam beberapa waktu terakhir. (Firman/Mun)