Alumni GMNI Usulkan Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

AKTUALITAS.ID – Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Abdul Hafid, mendorong Presiden untuk mempertimbangkan nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam bursa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), mantan Presidium GMNI yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut menilai bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merupakan langkah konstitusional yang krusial. Menurut Abdul Hafid, meski pengusulan calon wakil presiden berada dalam koridor hak prerogatif, kecermatan Presiden dalam menyeleksi figur pendamping akan diuji dalam kurun waktu 14 hari ke depan.

“Pergantian wakil presiden merupakan langkah mutlak untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Kehati-hatian Presiden akan diuji dalam 14 hari ke depan untuk memilih sosok yang tepat,” ujar Abdul Hafid dalam keterangan tertulisnya.

Abdul Hafid menekankan bahwa figur pengganti wakil presiden setidaknya harus mampu merepresentasikan elemen masyarakat sipil (civil society) guna melengkapi struktur kepemimpinan nasional. Selain memiliki kemampuan komunikasi politik yang inklusif dan mampu meredam potensi gesekan sosial, tokoh tersebut juga diharapkan dapat merangkul seluruh golongan serta menjadi perekat bangsa.

Berdasarkan parameter tersebut, Jaringan Alumni GMNI memandang Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu tokoh yang memenuhi kriteria keterwakilan unsur sipil di pemerintahan serta dinilai mampu menjahit persatuan nasional.

“Sosok yang memenuhi syarat mewakili sipil di pemerintahan tidak luput dari figur Sufmi Dasco Ahmad. Kami berharap Presiden mampu menakar calon pendamping dengan syarat-syarat keterwakilan sipil tersebut,” kata Abdul Hafid.

Pernyataan sikap dari Jaringan Alumni GMNI ini turut menambah daftar aspirasi yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat terkait bursa pengisian jabatan wakil presiden. Menurut keterangan yang dihimpun, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga disampaikan oleh beberapa kelompok lain, di antaranya Lingkar Pemuda Indonesia, jaringan aktivis ProDem, serta sejumlah kelompok mantan aktivis era 1980-an.

Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari guna memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Tata cara pengusulan tersebut diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna pemilihan.(Bowo/Mun)