Kenaikan PBB Dinilai Berpotensi Membebani Masyarakat, DPR Minta Pemda Cari Solusi Lain

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritik keras langkah sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Deddy, kebijakan ini justru membebani masyarakat dan berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/8/2025).

Menurut Deddy, kenaikan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Jika daya beli masyarakat lemah, kenaikan pajak justru akan menjadi bumerang. Ia menilai pemda seharusnya fokus pada efisiensi anggaran dan mencari inovasi untuk meningkatkan PAD.

“Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.

Deddy menambahkan, pemda seharusnya berupaya meningkatkan perekonomian lokal terlebih dahulu. Dengan ekonomi yang kuat, pemda baru bisa menetapkan nilai pajak yang sesuai.

Isu kenaikan PBB menjadi sorotan publik setelah gelombang protes masif terjadi di Pati, Jawa Tengah. Warga bahkan menggelar demonstrasi besar-besaran karena kenaikan PBB yang mencapai 250 persen. Protes serupa juga terjadi di Jombang, Semarang, Cirebon, dan Bone.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengakui ada 20 daerah yang menaikkan PBB dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Meskipun demikian, Tito menegaskan kenaikan PBB merupakan kewenangan pemda sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Ia juga menyebutkan dua daerah, yakni Pati dan Jepara, telah membatalkan kenaikan tersebut.

“Kami sudah melihat daerah-daerah ini, ada yang memang menaikkan, tapi bervariasi ada yang 5 persen, ada yang 10 persen, ada yang kemudian berdampak di atas 100 persen,” ujar Tito. (Ari Wibowo/Mun)