Deddy Sitorus: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Merupakan Upaya Perampasan Hak Rakyat

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak masuk akal dan berpotensi mengabaikan amanat reformasi. Pernyataan itu disampaikan Deddy menanggapi usulan yang muncul belakangan dengan alasan utama soal tingginya biaya pilkada dan praktik politik uang.

Menurut Deddy, alasan biaya tinggi tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus mekanisme pemilihan langsung. Ia menekankan ada sejumlah langkah praktis untuk menekan pengeluaran penyelenggaraan pilkada tanpa menghilangkan hak rakyat memilih secara langsung.

“Jika yang dipersoalkan adalah biaya, banyak cara untuk meminimalkan, misalnya menumpangkan pilkada dengan pemilu lain atau menggabungkan jadwal pemilihan,” ujar Deddy saat dikonfirmasi, Rabu (31/12/2025).

Deddy juga menyoroti akar masalah biaya tinggi yang menurutnya berasal dari praktik internal partai politik, termasuk kebiasaan mahar politik yang menghambat kaderisasi dan mendorong budaya politik uang di lapangan. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu buah reformasi yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin inovatif di tingkat daerah dan nasional.

“Pemilihan langsung adalah amanat reformasi. Banyak pemimpin daerah yang lahir dari mekanisme ini dan membawa inovasi. Apakah semua itu mau diabaikan demi mekanisme yang disetir elit?” tegasnya.

Deddy meyakini bahwa gagasan mengembalikan pilkada ke DPRD akan mendapat penolakan publik, mengacu pada penolakan luas terhadap rencana revisi UU Pilkada sebelumnya. Ia menyebut gerakan penolakan publik sebagai indikator kuat bahwa upaya perampasan hak memilih akan sulit diterima masyarakat.

Isu ini diperkirakan akan terus memicu perdebatan politik dan publik, terutama terkait upaya mencari solusi efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat. (Bowo/Mun)