Dalih ‘Telanjur’, Menkop Paksakan Ribuan Pikap India Masuk Desa

AKTUALITAS.ID – Pemerintah memastikan ribuan unit truk dan pikap yang telah diimpor dari India tetap akan disalurkan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa kendaraan tersebut akan didistribusikan ke sekitar 2.400 koperasi desa dan kelurahan yang telah memiliki infrastruktur pendukung.

“Karena sudah terlanjur diimpor dan jumlahnya masih ribuan unit, kendaraan ini akan digunakan untuk operasional koperasi desa yang sudah siap,” ujarnya usai menghadiri acara di kawasan Masjid Al Jabbar, Minggu (29/3/2026).

Kebijakan ini menuai sorotan publik, mengingat impor kendaraan dari India dinilai berpotensi memengaruhi industri otomotif dalam negeri yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja. Namun, pemerintah beralasan bahwa kebutuhan kendaraan operasional, khususnya pikap 4×4, belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.

Ferry menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memprioritaskan industri otomotif nasional untuk memenuhi kebutuhan armada ke depan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, serta pelaku industri melalui Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Menurutnya, kendaraan produksi dalam negeri akan menjadi prioritas utama untuk mendukung target pengembangan hingga 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia.

Dalam skema operasional, setiap koperasi nantinya akan mendapatkan satu unit truk, satu unit pikap, serta sepeda motor guna memperlancar distribusi barang dari dan ke desa.

Selain dukungan kendaraan, pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih. Setiap koperasi dapat memperoleh plafon pinjaman hingga Rp3 miliar melalui bank Himbara, dengan bunga sekitar 6 persen per tahun, tenor 6 hingga 10 tahun, serta masa tenggang pembayaran selama 6 hingga 8 bulan.

Sebelumnya, impor kendaraan dilakukan oleh Agrinas Pangan dengan total mencapai 105.000 unit dari India. Pengadaan tersebut melibatkan produsen seperti Mahindra Ltd dan Tata Motors, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp24,66 triliun.

Meski menuai kritik, pemerintah memastikan kebijakan ini merupakan langkah pragmatis untuk mempercepat operasional koperasi desa, sembari tetap mendorong peningkatan kapasitas industri otomotif dalam negeri di masa mendatang. (Bowo/Mun)