Mufida: Presiden Jangan Bebani Rakyat Dengan Darurat Sipil

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, Presiden sebaiknya jangan menambah beban pikiran dan hidup rakyat dengan opsi kebijakan darurat sipil.

Menurutnya, rakyat sudah cukup beberapa pekan ini merasa resah dan kebingungan bagaimana menjalani kehidupan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Akar masalahnya memutus mata rantai virus. Salah satu jalan terbaik adalah karantina wilayah, Bukan dengan kebijakan darurat sipil” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kepada Aktualitas.id, Selasa (31/3/2020).

Mufida menjelaskan, karantina bisa diterjemahkan sesuai dengan situasi kondisi tiap daerah. Tidak pula harus total seperti di Wuhan.

“Dengan demikian, dampak sosial ekonomi masyarakat tidak terlalu berat,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya pun, lanjut Mufida, pemerintah bisa melibatkan semua komponen bangsa untuk bergotong royong dalam mengatasi kebutuhan pokok masyarakat terdampak Covid-19.

“Saya yakin masyarakat akan saling bantu. Sekarang saja masyarakat sudah banyak bergerak menggalang gerakan saling peduli dan saling bantu. Pemerintah tidak perlu merasa sendirian dalam hal ini,” tandas Mufida.

Mufida tidak menampik, perjuangan bersama melawan Covid-19 ini perlu dukungan semua pihak. Karena itu, pemerintah hendaknya jangan mengabaikan kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan fasilitas kesehatan (Faskes) dan tenaga kesehatan (Nakes), tanpa terkecuali.

“Pemerintah juga harus menanggung biaya semua pasien ODP, PDP dan positif Covid-19,” tegas Mufida.

Untuk itu, lanjut Mufida, pemerintah bisa merealokasi anggaran. Ini semua demi menyehatkan dan menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia dari Covid-19.

Pemerintah, lanjut Mufida, seharusnya melibatkan semua ahli kesehatan dalam pengambilan kebijakan terkait Covid-19.

“Kebijakan yang setengah-setengah hanya akan buang-buang waktu dan memperpanjang penderitaan rakyat. Sementara kita berpacu dengan penyebaran Covid-19 yg makin meluas. Tidak perlu melahirkan opsi kebijakan darurat sipil yang membuat rakyat bingung dan takut,” pungkas Mufida. [Kiki Budi Hartawan]