Berita
KPK Persilakan Pemprov Papua Mengadu ke DPR
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jika ingin melapor ke Komisi III DPR RI terkait dugaan penganiayaan dua penyelidik KPK di Hotel Borobudur Jakarta. “Silakan saja ya, itu bukan domain KPK saya kira, kemana pun pihak-pihak tertentu menyampaikan masukan atau aduan itu silakan saja,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah […]
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jika ingin melapor ke Komisi III DPR RI terkait dugaan penganiayaan dua penyelidik KPK di Hotel Borobudur Jakarta.
“Silakan saja ya, itu bukan domain KPK saya kira, kemana pun pihak-pihak tertentu menyampaikan masukan atau aduan itu silakan saja,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Menurut Febri, pihak lembaga antirasuah percaya dengan kinerja Polda Metro Jaya yang tengah menyelidiki kasus dugaan penganiayaan tersebut. Apalagi, status penanganan kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan dan Poda tengah mencari pelaku penganiayaan.
“Pertama kami percaya proses hukum yang sedang berjalan di Polri untuk menemukan siapa tersangkanya, jadi yang dilakukan adalah menemukan siapa tersangkanya, bukan lagi bicara tentang apakah ada atau tidak ada dugaan penganiayaan,” kata Febri.
Sebelumnya, kuasa hukum Pemprov Papua Stefanus Roy Rening menilai ada rekayasa dalam operasi tangkap tangan yang akan dilakukan lembaga antirasuah terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Roy juga mendesak agar Komisi III DPR memaksa lembaga antirasuah membuka percakapan grup WhatsApp pihak KPK yang diduga akan menggelar operasi senyap sebelum akhirnya diduga dianiaya oleh oknum dari Pemprov Papua.
Febri mengatakan, seharusnya pihak Pemprov Papua tidak takut dengan kinerja penyelidik KPK jika dalam rapat pembahasan APBD Papua di Hotel Borobudur tersebut tak terjadi tindak pidana korupsi.
“Sebenarnya pihak-pihak tertentu tidak perlu khawatir misalnya dengan mengatakan bahwa malam itu akan dilakukan OTT. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi,” kata Febri. [merdeka]
-
Multimedia14 jam lalu
FOTO: Ridwan Kamil Gelar Pasar Rakyat Tebus Murah
-
POLITIK14 jam lalu
DKPP RI Terima 632 Aduan Terkait Etika Penyelenggara Pemilu 2024
-
EkBis24 jam lalu
Harga Minyak Anjlok Akibat Surplus Pasokan dan Penguatan Dolar
-
Olahraga17 jam lalu
Jake Paul Tumbangkan Mike Tyson Lewat Pertarungan Seru 8 Ronde
-
Jabodetabek16 jam lalu
RDF Plant Jakarta Siap Beroperasi, Olah 2.500 Ton Sampah Per Hari
-
Ragam21 jam lalu
BKKBN: Kenali Perbedaan Vasektomi dan Kebiri, Jangan Sampai Salah Kaprah
-
Olahraga19 jam lalu
KORMI Perkuat Kedudukan Olahraga Masyarakat Menuju Generasi Emas 2045
-
POLITIK18 jam lalu
Golkar Targetkan Menang 60% di Pilkada 2024, Bahlil Lahadalia Optimis