Wakil Ketua DPR Sambut Baik Program Sekolah Gratis Negeri-Swasta di Jakarta

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025. Kebijakan ini dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kalau ada political will dari pemerintah daerah untuk menggratiskan sekolah, itu langkah yang sangat baik. Namun, orang tua tetap harus berperan aktif mendukung dan memantau pola belajar anak agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif,” ujar Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Politikus PKB ini menekankan bahwa kebijakan sekolah gratis merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 yang mewajibkan negara memenuhi hak pendidikan warganya. Ia berharap DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif.

“Kehadiran negara dalam kebijakan ini sangat tepat. Pemprov DKI bisa menjadi rujukan nasional terkait pengelolaan anggaran pendidikan 20% yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat,” tambahnya.

Cucun juga menyoroti pentingnya kebijakan ini untuk mengatasi masalah beasiswa yang sering salah sasaran. Ia optimistis, program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan membantu pemerataan akses pendidikan.

“Sering kali anggaran beasiswa justru dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya mampu. Dengan program ini, harapan kita akses pendidikan menjadi lebih merata, dan DKI Jakarta bisa menjadi pilot project bagi provinsi lain,” paparnya.

Program sekolah gratis di Jakarta rencananya mulai diberlakukan pada Juli 2025, mencakup sekolah negeri dan swasta tertentu. Kebijakan ini merupakan bagian dari rancangan APBD 2025 dengan nilai Rp 91,1 triliun yang telah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat ini masih mengkaji pelaksanaan program tersebut, termasuk mekanisme pembebasan biaya sekolah agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi terobosan signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses di ibu kota. (Enal Kaisar)