Berita
Mahfud Klaim Pemerintah Pusat Beri Keleluasaan Pemda Tangani Corona
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) mendapat keleluasaan dalam menangani pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Menurutnya kebijakan pusat selama ini selaras dengan daerah dalam penanganan Covid 19. “Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu. Tetapi tetap dengan ritme kekompakan dengan […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) mendapat keleluasaan dalam menangani pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Menurutnya kebijakan pusat selama ini selaras dengan daerah dalam penanganan Covid 19.
“Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu. Tetapi tetap dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini,” kata Mahfud, Rabu (1/4/2020).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengingatkan, jangan sampai masyarakat mempunyai pemikiran pemerintah pusat dan daerah tidak kompak saat mengambil keputusan soal penanganan penyebaran virus Corona.
“Jangan mencoba berpikir pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu tidak kompak, selama ini sudah kompak. Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda beda saja. Sebenarnya sudah kompak,” ujarnya.
Mahfud memastikan komunikasi antara pemerintah pusat dengan kepala daerah terus berjalan dengan baik. Dan semua kepala daerah sejalan dengan pemerintah pusat.
“Semua menyatakan ada di dalam satu komando. Sehingga kita tidak usah terpancing, seakan akan ada pertentangan antara pusat dan daerah,” katanya.
Ia menambahkan bagi kepala daerah yang ingin melakukan karantina wilayah, pemerintah pusat telah menyiapkan payung hukumnya.
“Yang mau karantina sudah ada jalannya dengan cara undang undang PSBB. Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk memberlakukan darurat sipil dalam konteks covid19,” katanya.
-
POLITIK20 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
EkBis21 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK18 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
Nasional22 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
POLITIK14 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
Dunia19 hours ago
Vietnam Rencanakan Pengurangan Kementerian Menjadi 13 Pada 2025 Dalam Upaya Reformasi Birokrasi
-
Nasional23 hours ago
Ribuan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasikan Pembubaran Organisasi di Solo
-
Jabodetabek20 hours ago
Pria Lansia Tewas Usai Pijat Refleksi di Kramat Jati, Penyebab Masih Diselidiki