Berita
Sri Mulyani: Presiden, Wapres, Menteri, Parlemen dan Eselon I-II Tak Dapat THR
AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN, anggota TNI dan Polri, tetap mendapatkan tunjangan hari raya alias THR. Namun, hanya untuk eselon III ke bawah. Sedangkan eselon I dan II dipastikan tidak mendapatkan THR. “Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI-Polri yang posisinya adalah di […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN, anggota TNI dan Polri, tetap mendapatkan tunjangan hari raya alias THR. Namun, hanya untuk eselon III ke bawah. Sedangkan eselon I dan II dipastikan tidak mendapatkan THR.
“Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI-Polri yang posisinya adalah di bawah atau sampai dengan eselon III ke bawah,” kata Menkeu Sri Mulyani, dalam keterangan pers usai rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).
Keputusan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden. Sehingga dipastikan, tidak semua pejabat negara yang akan memperoleh THR seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya mereka yang di golongan eselon III ke bawah, yang berhak mendapatkan itu.
Begitu juga untuk pensiunan. Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tetap akan membayarkan hak pensiun kepada mereka-. Mengingat, unsur pensiunan menjadi kelompok yang rawan dalam penyebaran covid-19.
“Namun seperti Presiden, Wapres, para menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah, pejabat negara, tidak mendapatkan THR dengan keputusan tersebut,” jelasnya.
Maka dengan keputusan itu, untuk pembayaran THR bagi mereka-mereka yang tetap diberikan, akan dilakukan sesuai waktunya seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, peraturan presiden atau Perpres yang memuat masalah THR, akan direvisi terlebih dahulu.
“THR akan dilakukan sesuai siklusnya. Sekarang dalam proses untuk melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta II tidak dibayarkan,” jelasnya.
-
EkBis22 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK21 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
POLITIK19 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
Nasional23 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
POLITIK15 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
Dunia20 hours ago
Vietnam Rencanakan Pengurangan Kementerian Menjadi 13 Pada 2025 Dalam Upaya Reformasi Birokrasi
-
Jabodetabek20 hours ago
Seorang Anak Jadi Korban Pemerasan di Rumah Kemayoran
-
Jabodetabek24 hours ago
Polisi Masih Buru Dua Pelaku Utama dalam Kasus Bentrokan Mematikan di Jakarta Pusat