Berita
Ketua Komis II Minta Perppu Penundaan Pilkada Harus Terbit Akhir April
AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur tentang penundaan Pilkada serentak 2020. Doli mengatakan perubahan jadwal Pilkada Serentak 2020 dari September menjadi Desember 2020 perlu payung hukum yang kuat. “Tentu perubahan ini perlu payung hukumnya. Di pertemuan pertama kami sepakat […]

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur tentang penundaan Pilkada serentak 2020.
Doli mengatakan perubahan jadwal Pilkada Serentak 2020 dari September menjadi Desember 2020 perlu payung hukum yang kuat.
“Tentu perubahan ini perlu payung hukumnya. Di pertemuan pertama kami sepakat bahwa yang paling mungkin itu Perppu. KPU minta Perppu diterbitkan paling lambat akhir April supaya Mei aturannya bisa segera mereka kerjakan,” kata Doli dalam diskusi Webinar melalui platform youtube dan Zoom, Kamis (16/4/2020).
Pemerintah memang sedang menyusun draf untuk Perppu penundaan Pilkada Serentak 2020. Sementara DPR, kata Doli, telah menyampaikan beberapa poin yang bisa dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
Dalam kesempatan itu, Doli menyampaikan bahwa dalam Perppu tersebut pemerintah tak harus mengatur dan menyampaikan soal waktu pemungutan suara dengan rigid. Sebab, kata dia, pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember yang telah disepakati oleh pemerintah, DPR dan KPU pun belum pasti.
Perubahan waktu masih bisa terjadi tergantung kondisi dan situasi wabah virus corona ke depan.
“Perppu memang tidak boleh rigid yang membicarakan tentang soal pengatur waktu,” kata Doli.
Ia menyarankan Perppu Penundaan Pilkada mengatur soal siapa pihak yang berwenang menyatakan penundaan dan pelaksanaan Pilkada.
Dia pun mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah telah memiliki opsi lain yang bisa digunakan sebagai waktu pelaksanaan Pilkada 2020.
Sedikitnya ada empat tanggal yang telah dipilih yakni Desember 2020, Maret 2021, Juni 2021 dan September 2021.
“Dengan situasi yang sangat dinamis tentu kita harus mempunyai skenario-skenario alternatif,” katanya.
-
EKBIS10/06/2025 09:15 WIB
Harga Pangan Kompak Turun Hari Ini: Daging Ayam hingga Cabai Makin Murah
-
FOTO10/06/2025 09:17 WIB
FOTO: RUPST Dewi Shri Farmindo Bidik Margin Laba Tembus 6%
-
NASIONAL10/06/2025 13:47 WIB
Pemerintah Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat
-
OASE10/06/2025 05:00 WIB
Inilah Para Syuhada Pertama dalam Sejarah Islam yang Gugur Demi Tauhid
-
DUNIA10/06/2025 08:00 WIB
Unjuk Rasa di LA Berujung Larangan Berkumpul dan Penangkapan Massal
-
NUSANTARA10/06/2025 12:30 WIB
Biadab! OPM Tembak Mati 2 Tukang Bangunan Gereja di Jayawijaya
-
FOTO10/06/2025 10:20 WIB
FOTO: Harga Emas Naik Tipis Ditengah Perundingan AS-China
-
POLITIK10/06/2025 11:00 WIB
Baleg DPR Tegaskan Pembahasan RUU Pemilu Perlu Segera Dimulai