Soroti Skor IIPP yang Rendah, Pakar Desak Perubahan Total Tata Kelola Dana Parpol

AKTUALITAS.ID – Pakar kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, menyoroti rendahnya skor dimensi Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP). Temuan yang diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) itu dinilai menjadi bukti akademik lemahnya tata kelola keuangan partai politik di Indonesia.

Menurut Titi, transparansi keuangan belum menjadi praktik yang terlembaga di internal partai politik. Proses audit yang selama ini dilakukan dinilai masih sebatas formalitas administratif tanpa penegakan sanksi yang konsisten.

“Tanpa pembenahan serius, sulit berharap partai menjadi institusi demokratis yang akuntabel,” ujar Titi saat dikonfirmas, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan, rendahnya integritas keuangan partai berpotensi menghambat kualitas demokrasi. Oleh karena itu, Titi mengusulkan lima langkah mendesak yang perlu segera dilakukan pemerintah dan partai politik.

Pertama, partai politik wajib mempublikasikan laporan keuangan secara rinci, berkala, dan mudah diakses oleh publik. Kedua, audit keuangan harus dilakukan oleh akuntan publik eksternal yang independen, bukan ditunjuk oleh internal partai, dengan standar pemeriksaan yang seragam.

Ketiga, transparansi donasi perlu diperketat guna mencegah dominasi donor besar dan potensi konflik kepentingan. Keempat, pengawas harus diberi kewenangan lebih kuat untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran tata kelola keuangan.

Kelima, perlu dilakukan reformasi pembiayaan partai politik dengan meningkatkan bantuan keuangan dari negara, namun disertai standar akuntabilitas dan transparansi yang sangat ketat.

Titi menekankan bahwa integritas keuangan partai politik merupakan fondasi utama demokrasi yang sehat. Tanpa desain pembiayaan yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif, partai akan terus terjebak dalam praktik tata kelola tertutup.

“Tanpa kombinasi transparansi dan pengawasan, integritas keuangan partai akan sulit diperbaiki. Dampaknya akan langsung dirasakan pada kualitas demokrasi kita,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan skor dimensi Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel dalam penghitungan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) berada pada kategori kurang berintegritas.

“Satu dimensi yaitu Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel berada pada kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5,” ujar Lodewijk.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan dalam penguatan integritas partai politik, khususnya dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan bantuan dana negara bagi partai politik yang saat ini dihitung sebesar Rp1.000 per suara, dengan variasi nilai di tingkat daerah. (Bowo/Mun)