Mantan Perdana Menteri Malaysia Sindir Akan Dirikan Partai Aku Dapat Apa

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyindir akan mendirikan partai baru bernama Aku Dapat Apa.

Hal itu disampaikan setelah dia diberhentikan dari anggota Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Bersatu).

Mantan Ketua Bersatu yang mengklaim masih sah sebagai ketua partai tersebut mengemukakan itu melalui blog yang ditulisnya, Jumat (12/6).

“Saya berencana mendirikan sebuah partai politik. Banyak orang Melayu suka mendirikan partai politik. Dahulu saya mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Sekarang parti sudah terpecah dua,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Sebab itu, kata Mahathir, dia ingin mendirikan satu lagi partai politik Melayu.

“Nama partai ini ialah Parti AAD atau ‘Partai Apa Aku Dapat’, tujuan partai ini adalah memperkaya orang Melayu yang belum dapat,” ujarnya.

Dia mengatakan caranya adalah dengan menjadikan mereka pegawai dalam badan-badan yang akan didirikan khusus.

“Undangan, siapa yang belum mendapatkan bisa membuat permohonan untuk jadi anggota, atau presiden, wakil presiden dan lain-lain. Iuran tidak perlu,” katanya.

Mahathir Mohamad dikeluarkan dari keanggotaan Partai Bersatu pada akhir Mei lalu. Dia dikeluarkan bersama empat anggota parlemen lainnya karena menolak mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Tak lama setelah itu, Mahathir mengajukan gugatan untuk menantang Muhyiddin Yassin atas penghentian tersebut.

Dalam gugatan yang diajukan pada Selasa (9/6), Mahathir dalam kapasitasnya sebagai pemimpin partai Bersatu dan penggugat lainnya menuntut pengadilan untuk menyatakan bahwa Muhyiddin Yassin tidak lagi menjadi pemimpin partai.

Pemutusan keanggotaan mereka oleh sekretaris eksekutif Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya dianggap tidak sah, karena yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan mereka dari partai.

Dikutip dari Channel News Asia, mereka juga mengatakan bahwa Muhammad Suhaimi, yang ditunjuk oleh Muhyiddin sebagai sekretaris eksekutif, tidak diakui di bawah konstitusi partai.