Totok: Konsolidasi Demokrasi Bukti Kerja Bawaslu

AKTUALITAS.ID – Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menegaskan pentingnya penguatan konsolidasi demokrasi sebagai bukti nyata kinerja jajaran Bawaslu, khususnya di masa nontahapan pemilu.

Hal ini disampaikan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026, yang mendorong seluruh jajaran untuk tetap aktif dan produktif meski tidak ada tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

Sebagai langkah konkret, Bawaslu meluncurkan aplikasi khusus yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas, yang memungkinkan pemantauan kinerja Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten/Kota secara detail.

“Melalui aplikasi ini, kita bisa melihat daerah mana yang bekerja dan mana yang tidak,” ujar Totok dalam Rapat Pembahasan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi secara daring, Kamis (30/4/2026).

Totok menjelaskan, aplikasi tersebut mencatat berbagai aspek kegiatan, mulai dari topik yang dibahas hingga metode penyampaian kepada masyarakat.

Data juga mencakup siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, baik pimpinan maupun staf, sehingga seluruh aktivitas dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Semua akan terlihat jelas karena didata secara detail,” tegasnya.

Langkah ini juga menjadi respons atas kritik yang selama ini menilai Bawaslu tidak aktif saat tidak ada tahapan pemilu.

Totok menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi tetap berjalan, bahkan tanpa dukungan anggaran khusus.

“Ini membuktikan bahwa kita tetap bekerja dan menjawab tantangan dari pengamat maupun masyarakat,” katanya.

Menariknya, data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut tidak hanya sebagai laporan, tetapi juga akan menjadi dasar evaluasi ke depan.

Totok mengungkapkan bahwa matriks kinerja yang terekam akan digunakan sebagai referensi dalam proses seleksi pimpinan Bawaslu di daerah.

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme di seluruh jajaran.

Dengan sistem ini, Bawaslu berupaya memperkuat kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Konsolidasi demokrasi di masa nontahapan pun diharapkan menjadi bukti nyata bahwa lembaga pengawas pemilu tetap berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (Mun)