Kuartal II 2020, Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Minus 3,8 Persen

AKTUALITAS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 3,8 persen pada kuartal II 2020 akibat pandemi covid-19. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi yang disampaikan bendahara negara sebelumnya, yaitu minus 3,1 persen.

“Di kuartal II ini, kita akan menghadapi tekanan yang tidak mudah, kemungkinan kita akan menghadapi kondisi pertumbuhan ekonomi negatif, estimasi dari BKF (Badan Kebijakan Fiskal) 3,8 minus,” ujarnya dalam acara Town Hall Meeting 2020 secara virtual, Jumat (19/6/2020).

Dengan kondisi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tahun ini sangat bergantung pada pemulihan ekonomi pada kuartal II dan III. Guna mendorong pemulihan ekonomi, lanjutnya, pemerintah telah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan covid-19.

Secara total, biaya yang dianggarkan Kementerian Keuangan untuk penanganan covid-19 mencapai Rp695,2 triliun. Biaya tersebut naik dari usulan semula, yakni Rp405,1 triliun. Ia mengatakan biaya penanganan covid-19 mengubah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara drastis.

“Artinya, keuangan negara mengalami tekanan yang luar biasa berat,” tutur dia.Sebab, belanja pemerintah membengkak sebaliknya penerimaan negara justru turun tajam. Kondisi ini, membuat defisit APBN juga melebar dari estimasi semula, yaitu 1,76 persen menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik bruto (PDB).

Sebelumnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga baru mengubah target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kisaran minus 0,4 persen sampai 2,3 persen menjadi 0,4 persen sampai 1 persen pada tahun ini.

Revisi target utamanya karena memperhitungkan kemungkinan kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020.

“Proyeksi ekonomi untuk batas atas kami turunkan dari 2,3 persen menjadi 1 persen. Revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal kedua,” ungkap Ani, sapaan akrabnya.

Hal ini tak lepas dari dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. Kebijakan itu membuat aktivitas ekonomi masyarakat terhambat.