Wakil Ketua MPR: Percepatan Transisi Energi Penting untuk Mengurangi Impor

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya percepatan transisi energi sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi sekaligus menghemat devisa negara. Dalam paparannya di Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Eddy menyebut kondisi Indonesia saat ini sebagai energi paradoks.

Indonesia memiliki cadangan energi fosil yang sangat besar, termasuk minyak, gas, dan batu bara. Bahkan, produksi batu bara nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 200 tahun. Di sisi lain, potensi energi terbarukan juga melimpah, mulai dari tenaga surya sebesar 3.300 gigawatt hingga energi angin, air, arus laut, dan panas bumi. Namun, meski memiliki sumber daya melimpah, Indonesia masih harus mengimpor energi dalam jumlah besar.

“Hari ini kita impor 1 juta barel minyak mentah per hari. Dengan harga sekitar 70 dolar AS per barel, berarti 70 juta dolar per hari kita keluarkan untuk impor BBM,” ujar Eddy.

Selain minyak mentah, Indonesia juga masih mengimpor LPG, minyak tanah, dan solar. Kondisi ini menurut Eddy menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi sektor energi nasional. Ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan.

“Dengan mengoptimalkan energi terbarukan, kita bisa mengurangi impor, menghemat devisa, dan menghasilkan energi yang bersih dan hijau,” tegasnya.

Eddy juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan komitmen percepatan pengembangan energi terbarukan, yang dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa transisi energi menghadapi tantangan, seperti rendahnya capacity factor pembangkit tenaga surya yang hanya berkisar 25–30 persen, serta mahalnya biaya baterai skala besar untuk PLTS.

Menurut Eddy, percepatan transisi energi semakin mendesak untuk menekan emisi karbon, terutama dari pembangkit berbahan bakar batu bara dan diesel yang masih menyumbang sekitar 60 persen kapasitas pembangkitan nasional.

Acara CIFP 2025 turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Yusra Khan, FCPI Climate Fellow Adhityani Putri, serta Chief Experiment Officer Think Policy Andhyta Firselly Utami. (Mun)