Eddy Soeparno Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Tangani Dampak Perubahan Iklim

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dampak perubahan iklim, menyusul banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Eddy menilai langkah pemerintah perlu didukung semua pihak sebagai upaya kolektif mencegah meluasnya krisis iklim dan melindungi kelompok masyarakat paling rentan.

Eddy menegaskan bahwa bencana yang menimpa wilayah‑wilayah tersebut memperlihatkan bahwa dampak perubahan iklim paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. “Bencana yang terjadi di Aceh, Sumbar dan Sumut menegaskan sekali lagi bahwa yang terdampak perubahan iklim justru adalah saudara‑saudara kita yang ekonominya lemah,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (29/11/2025).

Sebagai respons kebijakan, Eddy mendorong percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di parlemen. Menurutnya, RUU tersebut akan menjadi landasan hukum untuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya mitigasi, adaptasi, serta manajemen krisis iklim. “RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi solusi jangka pendek sekaligus jangka panjang dalam upaya Indonesia mencegah krisis iklim ini,” kata Eddy.

Selain dukungan terhadap kebijakan, Eddy juga mengapresiasi langkah operasional Presiden Prabowo yang mengerahkan bantuan melalui jalur udara dan jalur lain untuk menjangkau korban yang masih terisolir akibat bencana. Ia berharap penanganan darurat, perawatan korban, dan proses pemulihan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. “Presiden Prabowo menggerakkan seluruh komponen terkait untuk segera menangani korban bencana khususnya melalui jalur udara kepada saudara‑saudara kita yang wilayahnya masih terisolir,” tambahnya.

Eddy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan masyarakat sipil untuk memastikan kebijakan iklim tidak hanya menjadi wacana, tetapi terimplementasi secara nyata. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung langkah legislasi dan program mitigasi yang berpihak pada kelompok rentan agar dampak bencana tidak terus berulang. (Firmansyah/Mun)