Idham Holik Tegaskan Kampus Kunci Selamatkan Demokrasi RI

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Idham Holik menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pematangan demokrasi di Indonesia, di tengah masih maraknya tantangan serius seperti politik uang dan praktik klientelisme dalam proses elektoral nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Studium Generale bertema “Pembangunan Demokrasi di Indonesia” dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Madura di Pamekasan, Senin (4/5/2026).

Dalam pidatonya, Idham memberikan apresiasi atas kontribusi Universitas Madura yang telah berkiprah hampir setengah abad dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa kampus bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan kesadaran demokrasi dan karakter kebangsaan.

Ia menyebut bahwa demokrasi tidak bisa hanya dipahami sebagai sistem politik semata, melainkan juga sebagai sistem nilai sosial yang berjalan beriringan. Ketidakseimbangan dalam pemahaman dua aspek tersebut, menurutnya, berpotensi melahirkan distorsi dalam praktik demokrasi di lapangan.

Lebih jauh, Idham menyoroti sejumlah tantangan serius dalam praktik demokrasi Indonesia, termasuk politik klientelisme dan praktik vote buying yang masih menjadi perhatian kalangan akademisi maupun penyelenggara pemilu.

Fenomena tersebut, kata dia, bukan lagi sekadar isu, melainkan sudah masuk dalam kategori peringatan dini terhadap kualitas demokrasi.

Dalam paparannya, Idham juga menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini berada pada fase transisi menuju pematangan (maturation of democracy), setelah melewati tahap konsolidasi.

Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memegang peran kunci dalam mendorong fase tersebut melalui penguatan nilai idealisme, rasionalitas, dan integritas di kalangan generasi muda.

“Demokrasi yang matang tidak mungkin terwujud tanpa kontribusi dunia pendidikan,” demikian benang merah pandangannya.

Selain itu, Idham juga mendorong lahirnya konsep humanized democracy, yakni demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam praktik politik dan sosial.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab konstitusional sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Idham turut menyoroti pentingnya budaya riset di lingkungan kampus, khususnya terkait kajian kepemiluan yang dinilai masih terbatas di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi mahasiswa dan akademisi untuk melakukan penelitian di bidang pemilu sebagai bagian dari penguatan demokrasi berbasis data.

Ia juga menegaskan bahwa aktivisme mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai bagian dari civil society dalam menjaga mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam sistem demokrasi.

Menutup pernyataannya, Idham menegaskan komitmen Komisi Pemilihan Umum sebagai democratic driver untuk mendorong pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan syarat adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi. (Bowo/Mun)