KPU RI Tegaskan Komitmen Jaga Independensi dan Integritas Pemilu Demi Kepercayaan Publik

AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan komitmennya untuk mempertahankan independensi dan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Anggota KPU RI, Idham Holik, menyebut bahwa kepercayaan publik (public trust) adalah aset paling berharga yang menentukan legitimasi hasil demokrasi ke depan.

“Kepercayaan publik itu adalah mata uang pemilu. Kalau kepercayaan itu hilang, maka legitimasi hasil pemilu ikut dipertanyakan,” ujar Idham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Idham, independensi adalah pondasi mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ia menekankan bahwa KPU bekerja hanya berdasarkan prinsip hukum dan profesionalisme, menolak tunduk pada tekanan politik atau kepentingan kelompok mana pun.

“Indikator dari mandiri itu jelas, kami melaksanakan aturan, bukan kepentingan politik siapa pun. Kalau kami menjalankan kepentingan kelompok, kami menjadi partisan, dan itu akan merusak lembaga serta kualitas pemilu,” tegasnya.

Untuk membuktikan kemandirian, KPU berupaya meningkatkan transparansi dalam setiap proses penyusunan regulasi kepemiluan (legal drafting). Idham mencontohkan, KPU aktif membuka ruang partisipasi dan meminta masukan dari lembaga lain, seperti yang baru-baru ini dilakukan kepada DKPP terkait rancangan peraturan pergantian antarwaktu anggota legislatif.

Idham juga menyoroti upaya konsisten KPU dalam menjalankan aturan konstitusi, meskipun sering menghadapi perbedaan pandangan atau tekanan publik. Ia membanggakan KPU beberapa kali memenangkan judicial review di Mahkamah Agung, yang memperkuat bahwa langkah-langkah KPU sudah sesuai koridor hukum.

Lebih jauh, Idham menilai bahwa menjaga kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan komunikasi formal. KPU kini fokus memperkuat literasi elektoral masyarakat. Tujuannya agar pemilih tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi menjadi lebih kritis dan berpengetahuan dalam menentukan pilihan politiknya.

“Yang penting bukan sekadar kami mengkomunikasikan kegiatan, tapi bagaimana masyarakat memiliki literasi elektoral yang cukup. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berpengetahuan,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)