Berita
Akibat Dampak Pandemi, Airlangga Ramal Ekonomi RI Baru Bisa Pulih 2022
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19) baru bisa pulih pada 2022 mendatang. Sebab krisis ekonomi kali ini lebih parah dari krisis 2008 lalu. “Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Tapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” kata Airlangga […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19) baru bisa pulih pada 2022 mendatang. Sebab krisis ekonomi kali ini lebih parah dari krisis 2008 lalu.
“Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Tapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” kata Airlangga dalam diskusi virtual HIPMI, Kamis (18/6/2020) malam.
Krisis 2008 lalu terjadi akibat subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Saat itu, hanya sektor keuangan yang dinilai terpukul dan lainnya masih bisa selamat. Sedangkan saat ini semua sektor terkena dampak, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “UMKM selamat pada krisis 2008. Kalau dilihat krisis sekarang ini tidak lebih dalam dari 1998 namun lebih dalam dari 2008. Semua sektor ini sekarang turun,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah sedang gencar menerbitkan insentif fiskal kepada hampir semua lapisan masyarakat yang terdampak pandemi ini. Insentif itu mulai dari pembebasan pajak, bantuan sosial (bansos), hingga diskon listrik.
“Pemerintah siapkan pelebaran defisit anggaran agar ada ruang untuk melakukan stimulus fiskal dan pembiayaan,” imbuhnya.
Lebih rinci dijelaskan, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus Corona sebesar Rp 695,20 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) atau untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Rp 106,11 triliun.
Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus 6,27%.
“Kami siapkan skenario defisit akan kembali normal pada 2023,” ujarnya.
-
NASIONAL01/12/2025 12:00 WIBKorban Meninggal Banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh Mencapai 442 Jiwa
-
NASIONAL01/12/2025 06:00 WIBUsut Viral Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, Komisi IV DPR Panggil Kemenhut
-
RIAU01/12/2025 15:30 WIBDampak Bencana Sumatera Harga Bahan Pokok Melonjak Tajam, Cabai Merah Tembus 140 Ribu/Kg di Pekanbaru
-
EKBIS01/12/2025 10:30 WIBRupiah Menguat ke Rp 16.655 per Dolar AS pada Awal Pekan
-
JABODETABEK01/12/2025 06:30 WIBDua Sopir di Depok Ditangkap karena Mencuri Uang Rp 430 Juta dari ATM Majikan
-
NASIONAL01/12/2025 07:00 WIBPrabowo Minta Seluruh Kekuatan Nasional Terjun Tangani Bencana di Sumatra
-
EKBIS01/12/2025 08:30 WIBSemua Kompak Naik: Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 Desember 2025
-
RAGAM01/12/2025 19:30 WIBTiga Modus Penipuan Email yang Sedang Marak, Begini Cara Mengenalinya

















