Connect with us

Berita

Pilkada 2020, OKP Jawa Timur Sarankan Kampanye Lewat Metode Virtual

AKTUALITAS.ID – Sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur deklarasi mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak digelar 9 Desember 2020. “Kami sepakat terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani bersikap bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar Pilkada di masa pandemik ini,” ujar koordinator aliansi, Yudo Adianto Salim, di Surabaya, […]

Published

on

AKTUALITAS.ID – Sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur deklarasi mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak digelar 9 Desember 2020.

“Kami sepakat terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani bersikap bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar Pilkada di masa pandemik ini,” ujar koordinator aliansi, Yudo Adianto Salim, di Surabaya, dikutip dari Antara, Minggu (21/6/2020).

Aliansi yang terdiri dari 20 OKP tersebut, kata dia, sebelumnya telah melakukan diskusi-diskusi dan menghasilkan sejumlah kesepakatan, terutama dukungan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Beberapa poin lainnya antara lain pihaknya yakin pemerintah akan memperhatikan prosedur protokol kesehatan ketat dan sesuai standar WHO setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan Pilkada.

“Kami mendukung KPU dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak saat berinteraksi, memakai masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer (penyanitasi tangan) dan menyemprotkan disinfektan secara berkala,” tuturnya.

Tak hanya itu, aliansi juga mendukung pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing, termasuk bersikap tegas terhadap siapa pun yang tidak patuh.

“Kami juga akan mengawal penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR dan KPU untuk tegas dalam menerapkan aturan meniadakan kampanye yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah,” ucapnya.

Menurut Yudo, yang juga Sekjen Jatim Institute tersebut, kampanye harusnya diganti dengan model virtual atau dalam jaringan (daring) melalui konferensi video.

“Untuk zona hijau diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

Trending