Positif Covid-19 Tembus 200 Ribu, Politisi PPP Harap Pilkada Serentak Ditunda

AKTUALITAS.ID – Anggota DPR Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai, pemerintah dan pimpinan DPR sebaiknya mempertimbangkan kembali perhelatan Pilkada serentak 2020. Dia khawatir terjadi peningkatan signifikan kasus positif Covid-19 jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan Desember mendatang.

Terlebih kata Syaifullah, setelah melihat proses pendaftaran ratusan calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan dan membuat kerumunan.

“Saya berharap Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada yang bisa saja kita anggap sebagai ‘biang keruk’ peningkatan signifikan pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Syaifullah kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Syaifullah menilai, Pilkada yang dipaksakan tidak akan menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Dia juga menyoroti beberapa calon kepala daerah yang sudah berstatus positif Covid-19.

“Jika pun diteruskan, maka proses Pilkada tidak akan berkualitas dan jika dipaksakan tentunya akan melahirkan pemimpin yang patut dipertanyakan kualitasnya,” katanya.

Syaifullah mengatakan, tidak perlu membandingkan gelaran pemilu di negara lain yang jumlahnya tidak sebesar Indonesia. Sebaiknya pemerintah fokus menangani pandemi. Meski dengan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah.

“Lebih baik menunjuk pelaksana tugas kepala daerah sehingga kita bisa fokus pada menangani pandemi ini dan ekonomi terkendali sesuai protokol Covid-19. Patut diingat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran bisa menjadi baik jika muaranya (penanganan pandemi Covid-19) berjalan secara benar dan terkendali,” kata Syaifullah.

“Menunjuk pelaksana tugas kepala daerah bukanlah barang yang haram, sebab undang-undang telah membolehkannya,” sambungnya.

Anggota Komisi I ini bicara demikian melihat respon 59 negara yang menutup pintu bagi WNI. Karena dianggap Indonesia belum berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Hal ini tentu merugikan Indonesia

“Sungguh ini bisa berdampak pada sektor ekonomi, terutama bantuan dari luar negeri dan berpengaruh terhadap bursa saham dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” ucapnya.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Mahfud MD menilai penetapan tanggal pelaksanaan Pilkada serentak sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Keputusan ini sudah final, tidak perlu dipersoalkan lagi,” kata Mahfud MD dalam webinar ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’ diselenggarakan MMD Initiative, Sabtu (5/9).