Berita
Kontras Nilai Penanganan Terorisme Selama ini Tidak Transparan
AKTUALITAS.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik cara penanganan terorisme oleh aparat selama ini, yang dinilai tidak transparan. Hal itu disebut justru semakin menyebabkan suburnya tindak terorisme. “Cara-cara penanganan terorisme yang kontroversial, tidak transparan, dan tidak memperhatikan parameter HAM dan aturan hukum yang ada justru akan memicu, menyuburkan atau membuat […]
AKTUALITAS.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik cara penanganan terorisme oleh aparat selama ini, yang dinilai tidak transparan. Hal itu disebut justru semakin menyebabkan suburnya tindak terorisme.
“Cara-cara penanganan terorisme yang kontroversial, tidak transparan, dan tidak memperhatikan parameter HAM dan aturan hukum yang ada justru akan memicu, menyuburkan atau membuat rantai ekspresi atau tindakan terorisme lainnya,” kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, Selasa (1/12/2020).
Kontras memahami dilema dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memerangi terorisme. Hanya saja cara-cara yang ada sebelumnya diminta untuk dievaluasi.
Peristiwa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, juga diminta menjadi titik tolak untuk audit dan evaluasi atas sistem deteksi dini melalui kerja-kerja intelijen selama ini.
Sistem tersebut seharusnya menjadi garda terdepan serta andalan otoritas keamanan dan negara dalam menghadapi tindak pidana terorisme. Kontras juga mendorong evaluasi Operasi Tinombala yang telah berlangsung lama.
“Penting pula dilakukan evaluasi terhadap Operasi Tinombala yang melibatkan TNI-Polri yang telah beroperasi sekitar 5 tahun dan telah diperpanjang sebanyak tiga kali di tahun ini,” ujar Fatia.
Kontras menilai strategi dan pendekatan yang lebih preventif dan mitigatif dalam memerangi terorisme harus dikedepankan. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme yang sedang dibahas pemerintah saat ini dinilai tidak sepenuhnya tepat.
“Dengan mengedepankan model perang daripada menempatkan penanganan terorisme dalam koridor sistem peradilan pidana, maka negara akan mencampuradukkan organ militer dalam kehidupan sipil, yang berpotensi berakibat pada berbagai pelanggaran HAM dalam jangka panjang,” kata Fatia.
“Saya sudah bilang ke anggota, tindak tegas mereka. Jika ketemu lalu mereka melawan, tembak mati saja,” kata Idham.
-
FOTO21/03/2026 11:11 WIBFOTO: Warga Gunakan Jalan Kawasan Jatinegara untuk Salat Idulfitri
-
JABODETABEK21/03/2026 06:30 WIBKebakaran Pabrik Plastik Jakarta Barat Dipicu Petasan
-
NASIONAL21/03/2026 06:00 WIBDasco dan Pejabat Lain Tahan Open House Lebaran
-
POLITIK21/03/2026 09:00 WIBKPU Komitmen Wujudkan Pemilu Ramah Disabilitas
-
OASE21/03/2026 05:00 WIBSejarah Idul Fitri dan Amalan Penting Rasulullah
-
NUSANTARA21/03/2026 09:30 WIBBuruan! Diskon Tiket Feri ASDP Masih Tersedia untuk Arus Balik 2026
-
POLITIK21/03/2026 10:00 WIBPertemuan Prabowo dan Megawati Bawa Angin Segar Politik RI
-
NUSANTARA21/03/2026 11:30 WIBCatat! Ini Tanggal Puncak Arus Balik Lebaran 2026

















