Berita
Pandemi Covid-19 Makin Parah, PAN Minta RUU Pemilu Tidak Usah Dibahas
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan perubahan terhadap UU ‘Kepemiluan’ meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. RUU yang merupakan hak inisiatif dari komisi itu saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Badan Legislatif DPR. Dia menyebut, alasannya ingin menunda […]
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan perubahan terhadap UU ‘Kepemiluan’ meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. RUU yang merupakan hak inisiatif dari komisi itu saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Badan Legislatif DPR.
Dia menyebut, alasannya ingin menunda pembahasan RUU itu lantaran perkembangan pandemi Covid-19 yang makin parah terutama di kawasan pulau Jawa dan Bali. Kasus harian positif Covid-19 di Indonesia juga mencetak rekor sekaligus menempatkan RI pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia.
“Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” katanya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).
Menurutnya, UU Pemilu, Pilkada dan Pilpres yang ada saat ini masih sangat relevan dijadikan dasar untuk melaksanakan pilpres, pileg dan pilkada ke depan. Terlebih, berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non parlemen ingin agar setiap berganti periode di DPR UU nya tidak berganti.
“Gonta-ganti UU kurang pas juga, jika UU pemilu kerap gonta ganti dan direvisi di samping membuang energi juga menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat yang terselip terutama dari partai-partai besar yang berkuasa,” ucap anggota Baleg ini.
Untuk itu, dia menilai, UU kepemiluan yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai landasan untuk penyelenggaraan pilpres, pileg dan pilkada ke depan. Terlebih, saat ini masih dalam kondisi pandemi dan pertemuan secara fisik sangat dibatasi. Sehingga tidak efektif melakukan berbagai pembahasan Undang-Undang dengan cara virtual.
“Lebih elok rasanya saat ini kita memikirkan bagaimana mengatasi pandemi dan dampak ekonominya, hingga meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan guna mencegah Covid-19, ketimbang kita mengubah lagi UU Pemilu ini”, tutupnya.
-
Ragam13 jam lalu
Gangguan Tidur Tingkatkan Risiko Demensia pada Lansia
-
Multimedia7 jam lalu
FOTO: DKPP Lantik 228 TPD untuk Pilkada 2024
-
POLITIK10 jam lalu
Bahlil: Partai Golkar Siap Sambut Kehadiran Jokowi
-
POLITIK4 jam lalu
BSSN: Serangan Ransomware Jadi Ancaman Utama dalam Pilkada 2024
-
Ragam14 jam lalu
LISA BLACKPINK Siap Temui Penggemar di Fan Concert Jakarta 15 November
-
Nusantara12 jam lalu
Gelar Jumat Berkah, Peggi Pattipi Ajak Masyarakat Mimika Tingkatkan Kepedulian
-
Jabodetabek19 jam lalu
Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Berikut Lokasi dan Persyaratannya
-
Nasional9 jam lalu
KPK Bantah Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka Formula E