Berita
Gelombang Demontrasi Telan 50 Korban Jiwas, Inggris Minta Warganya Keluar dari Myanmar
Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara itu, menyusul meningkatnya krisis politik dan gelombang demonstrasi yang telah menelan lebih dari 50 korban jiwa. “Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tetap tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris […]
Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara itu, menyusul meningkatnya krisis politik dan gelombang demonstrasi yang telah menelan lebih dari 50 korban jiwa.
“Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tetap tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP.
Selain Inggris, pemerintah Singapura dan Indonesia sudah lebih dulu meminta warganya yang berada di Myanmar untuk meninggalkan negara tersebut menyusul meningkatkan ketegangan antara warga sipil dan junta militer.
Gelombang demo menentang kudeta telah terjadi lebih dari sebulan hampir di seluruh Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan hingga saat ini setidaknya 70 pedemo tewas di tangan aparat militer (Tatamadaw) Myanmar. Selain itu, diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang ditahan aparat akibat berdemo.
Kemarin, Kamis (11/3) sebanyak 17 pedemo tewas saat menggelar protes menentang kekerasan aparat keamanan dan kudeta mliter.
Militer Myanmar tidak merespon soal korban meninggal dalam unjuk rasa kemarin. Mereka hanya menyatakan sudah memberi perintah kepada prajurit dan opsir di lapangan supaya menggunakan senjata jika hanya terpaksa.
Terpisah, Penyelidik Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews, menyampaikan kepada Dewan HAM PBB ada indikasi militer Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Andrews mendesak supaya PBB memberikan sanksi multilateral kepada junta Myanmar dan perusahaan energi milik negara, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.
-
FOTO07/12/2025 10:22 WIBFOTO: Indofood UI Ultra 2025 Ajak Pelari Peduli Daur Ulang Sampah
-
EKBIS07/12/2025 09:30 WIBCek Sebelum Isi! Ini Kenaikan dan Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2025
-
NUSANTARA07/12/2025 08:30 WIBBanjir Karawang Meluas: 316 Rumah di Karangligar Terendam 1 Meter Akibat Luapan Citarum-Cibeet
-
NASIONAL07/12/2025 09:00 WIBMualem: Pengungsi di Aceh Meninggal Kelaparan Akibat Terisolir
-
NASIONAL07/12/2025 23:00 WIBPresiden Prabowo Pimpin Rapat Darurat di Aceh
-
OLAHRAGA07/12/2025 20:02 WIBTim Bulu Tangkis Putri Indonesia Melaju ke Semifinal SEA Games 2025, Tantang Malaysia
-
DUNIA07/12/2025 22:00 WIB23 Tewas dalam Kebakaran Kelab Malam di Goa India
-
EKBIS07/12/2025 10:30 WIBUpdate Harga Emas Pegadaian: UBS dan Galeri24 Kompak Turun pada Minggu Ini

















