Pemerintah Jepang kembali menghentikan bantuan bagi Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta dan kekerasan aparat keamanan dalam menghadapi pedemo pro demokrasi.
“Jepang adalah pemberi bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar. Sikap apa yang diambil Jepang dalam hal bantuan ekonomi? Tidak ada bantuan baru. Kami mengambil posisi yang jelas,” kata Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam rapat dengar pendapat di parlemen di Tokyo, seperti dikutip AFP, Kamis (1/4).
Akan tetapi, Jepang yang juga mempunyai hubungan dagang dengan Myanmar memilih tidak ikut menjatuhkan sanksi seperti negara lain.
“Kebijakan apa yang sebenarnya efektif untuk Myanmar? Saya pikir jawabannya sudah jelas. Bukan soal sanksi dan bukan pula tidak memberikan sanksi,” kata Motegi.
Menurut laporan media massa Myanmar, penghentian bantuan dari Jepang tidak bakal menghambat proyek yang tengah berjalan.
Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa menjatuhkan beragam sanksi dengan menargetkan para perwira tinggi Angkatan Bersenjata, polisi dan orang-orang yang terlibat dalam kudeta dan mengelola bisnis militer.
Jepang mengkritik kudeta di Myanmar dan mendesak supaya negara itu kembali ke jalur demokrasi. Namun, Jepang juga ditekan oleh pihak lain untuk bersikap lebih tegas terhadap Myanmar.
Selama ini ini Jepang menjalin hubungan baik dengan militer dan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Sebab, Suu Kyi pernah bermukim di Kyoto saat masih menjadi seorang peneliti muda.
Ratusan perusahaan Jepang juga beroperasi di Myanmar. Ribuan ekspatriat Negeri Matahari Terbit juga bekerja di negara itu.
Jepang adalah negara pemodal asing terbesar kelima di Myanmar.
